Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengatakan bahwa pagu indikatif Kementerian UMKM yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp459 miliar masih perlu diperkuat guna mengoptimalkan peran strategis sektor UMKM dalam perekonomian nasional. Menurutnya, usulan penambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun yang diajukan Kementerian UMKM perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Dari usulan tambahan Rp1,5 triliun tersebut, sebesar Rp622 miliar akan dialokasikan untuk membantu UMKM yang terdampak bencana di Sumatera. Sementara sisanya sekitar Rp900 miliar digunakan untuk mendukung berbagai program dan kebutuhan operasional Kementerian UMKM dalam menjalankan pembinaan dan pengembangan UMKM di seluruh Indonesia,” ujar BHS.
BHS menegaskan bahwa Kementerian UMKM merupakan kementerian yang sangat strategis karena sektor UMKM memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yakni sekitar 60,5% serta menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja. Dengan jumlah sekitar 67 juta UMKM yang tersebar di 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota, menurutnya diperlukan perhatian dan dukungan yang lebih besar dari pemerintah.
“Tentu Yang perlu dilakukan adalah memperkuat koordinasi dan pembinaan kepada para pelaku UMKM, baik secara langsung oleh Kementerian UMKM maupun melalui dinas UMKM di tingkat kabupaten dan kota,” kata BHS usai rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027, Kamis (11/06).
Menurut BHS, pembinaan yang harus diberikan tidak hanya terkait pengembangan usaha, tetapi juga mencakup aspek manajemen, penyiapan sumber daya manusia, penyediaan peralatan, akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), sertifikasi usaha, hingga pendidikan dan pelatihan pendampingan.
“Pendampingan ini meliputi peningkatan mutu produk maupun kualitas kemasan. Dengan kemasan yang baik, produk akan lebih menarik, tentu akan memiliki daya simpan yang lebih lama, dan mampu bersaing di pasar. Dengan demikian UMKM dapat berkembang, naik kelas, dan meningkatkan kapasitas produksinya,” jelasnya.
BHS menilai, apabila pembinaan tersebut berjalan optimal, maka kontribusi UMKM terhadap PDB nasional akan semakin meningkat. Menurutnya, peningkatan produktivitas UMKM sebesar 10 persen saja dapat memberikan tambahan kontribusi sekitar 6 persen terhadap PDB nasional.
“Angka 6 persen ini sangat besar dan sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Kontribusi tersebut bahkan lebih besar dibanding sejumlah sektor lainnya seperti pariwisata yang memberikan kontribusi sekitar 4% pendapatan domestik bruto, jauh lebih kecil,. Padahal dengan angka segitu sudah memberikan effect pertumbuhan ekonomi.” ujarnya.
Selain berdampak pada pertumbuhan ekonomi, BHS menambahkan bahwa peningkatan UMKM sebesar 10 persen juga akan berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. Dengan tingkat serapan tenaga kerja UMKM yang mencapai sekitar 97 persen atau sekitar 100 juta pekerja, maka peningkatan 10 persen berpotensi menciptakan tambahan sekitar 10 juta lapangan kerja.
“Dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa, baik terhadap pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, usulan penambahan anggaran yang diajukan Kementerian UMKM meskipun tidak terlalu besar dari sisi APBN, akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat,” tegasnya.
Atas dasar tersebut, BHS menyatakan Fraksi Gerindra mendorong pemerintah untuk merealisasikan usulan tambahan anggaran Kementerian UMKM secara utuh.
“Fraksi Gerindra mendorong pemerintah agar usulan tambahan anggaran Kementerian UMKM dapat direalisasikan secara penuh, sehingga multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan Presiden Prabowo,” pungkas BHS.
