Brilian°Surabaya – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur dari Fraksi PKS Lilik Hendarwati menggelar Reses II di Joglo Harmoni Jalan Keputih Tegal Bhakti I Kav 21, Surabaya, Jawa Timur. Selasa (31/5/2022) Malam.
Dalam agenda reses II yang digelar Hj. Lilik Hendarwati di tempat tersebut, tak dihadiri pemerintah kelurahan dan kecamatan setempat.
Agenda reses ini hanya dihadiri masyarakat dan warga yang menyampaikan aspirasi kepada anggota dewan yang akrab disapa Bunda Lilik tersebut.
Meskipun tidak dihadiri dari pemerintah kelurahan dan kecamatan setempat, namun kegiatan tersebut tetap berjalan lancar.
Kondisi itu sempat dipertanyakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Lilik Hendarwati.
Menurutnya, reses setiap anggota DPRD merupakan agenda resmi. Reses itu juga sebagai langkah koordinasi dengan pemerintah setempat untuk menyerap aspirasi atau keluhan masyarakat.
“Ini yang sangat saya sayangkan dan kecewa, mengapa dari kelurahan dan kecamatan tidak hadir. Padahal banyak sekali keluhan warga ini. Mulai dari fasilitas jalan, pembuangan limbah tinja dari mobil tangki ke kali konto yang berefek buruk ke lahan tambak para warga, hingga penanganan banjir dari waduk atau sungai Jagir Wonokromo,” kata Lilik Hendarwati.
Menurut Lilik, Pemerintah setempat dalam hal ini kelurahan dan kecamatan seharusnya sudah memiliki solusi untuk mereka yang memang memiliki dampak negatif terhadap aktifitas sehari-hari. Misalnya jalan yang dibutuhkan untuk akses ke tambak hingga penanganan banjir.
“Kehidupan masyarakat ini sehari-hari Kehidupan masyarakat keputih ini dari hasil tanam tambak. Ternyata tidak mendapatkan fasilitas baik dari pemerintah setempat. Bahkan, saya sangat memahami bahwa setiap permasalahan tentu tidak mudah diselesaikan secara parsial. Maka, hal-hal yang tersampaikan masyarakat keluhan-keluhan mereka di pinggiran-pinggiran Surabaya,” ucap Bunda Lilik.
Lilik menuturkan bahwa mudah-mudahan dengan lewat media ini bisa sampai ke Pemerintah Kota Surabaya. Agar mereka menyadari bahwa sesungguhnya masih ada warga yang ingin dapat perhatian, bahkan tidak hanya sekadar perhatian tapi bisa memberikan fasilitas jalan. Karena ini bagian dari usaha mereka untuk ikhtiar mencari rezeki.
“Mengenai limbah tinja itu sepertinya bukan persoalan hal baru. Hanya saja mereka tidak berani menyampaikan hal tersebut. Sebenarnya pemerintah itu tidak harus menunggu masyarakat demo, mereka sudah tahu. Saya kira sebagai lurah atau camat pasti sudah berjalan di wilayahnya untuk mengetahui kondisi masyarakat. Termasuk tinja ini,” imbuhnya.
Lebih lanjut, kata Lilik, kami akan berupaya terus untuk menyampaikan keluhan ini ke pemerintah kota serta dikoordinasikan pemerintah provinsi.
“Apapun keluhan warga disini, saya akan berupaya untuk sampaikan ke pemerintah kota atau pemerintah Provinsi untuk mencari solusi dari persoalan-persoalan tersebut. Agar warga ini dapat perhatian langsung dari pemerintah kota maupun provinsi,” tukasnya.
