Sidoarjo — Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menegaskan bahwa meningkatnya angka stunting di Kabupaten Sidoarjo merupakan persoalan multidimensi yang tidak bisa ditangani hanya dengan pendekatan kesehatan. Hal itu disampaikannya saat melakukan reses di Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan, Senin (15/12/2025).
Data terbaru menunjukkan prevalensi stunting di Sidoarjo melonjak dari 8,2 persen menjadi 10,6 persen. Kenaikan ini menjadi perhatian serius BHS karena dampaknya dinilai sangat luas, mulai dari kualitas sumber daya manusia hingga daya saing daerah di masa depan.
“Stunting bukan cuma soal tinggi badan anak. Ini soal kualitas kecerdasan, kesehatan jangka panjang, dan produktivitas bangsa. Kalau kita abai, dampaknya akan dirasakan puluhan tahun ke depan,” kata BHS.
Dalam dialog bersama warga, BHS menemukan bahwa Kecamatan Gedangan, khususnya Desa Karangbong dan Desa Ganting, menjadi wilayah dengan kasus stunting yang cukup tinggi. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan struktural yang perlu ditangani secara serius dan berkelanjutan.
Salah satu faktor yang paling banyak dikeluhkan warga adalah kenaikan harga kebutuhan pokok. Warga menyebut mahalnya bahan pangan pokok membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan gizi anak secara optimal.
“Kalau harga beras, telur, dan minyak mahal, otomatis keluarga mengurangi porsi atau kualitas makanan. Ini yang kemudian berdampak pada anak-anak,” ujar BHS.
Ia menilai, pemerintah perlu memastikan kebijakan pengendalian harga pangan benar-benar efektif hingga ke tingkat desa. Aspirasi masyarakat tersebut, kata BHS, akan dibawanya ke tingkat pusat agar menjadi perhatian serius.
Selain persoalan ekonomi, warga juga menyampaikan keluhan terkait akses jalan desa yang belum memadai. Jalan penghubung Desa Karangbong dan Desa Kebaron Anom yang belum bisa dilalui kendaraan roda empat dinilai menghambat aktivitas pertanian dan distribusi hasil produksi.
“Kalau infrastruktur tidak mendukung, ekonomi desa akan stagnan. Dan ketika ekonomi stagnan, risiko stunting makin tinggi,” tegas BHS.
Ia mengungkapkan bahwa permasalahan tersebut telah disampaikan kepada Bupati Sidoarjo agar segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari strategi pembangunan desa terpadu.
Dalam kesempatan itu, BHS juga menyerahkan bantuan tambahan gizi bagi anak-anak terdampak stunting. Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian awal, namun tidak bisa menggantikan kebijakan jangka panjang.
“Yang kita butuhkan adalah program yang berkesinambungan dan terintegrasi. Semua pihak harus bergerak bersama,” ujarnya.
BHS pun memberikan motivasi kepada masyarakat dan aparat desa dengan menyatakan kesiapannya memberikan apresiasi khusus jika angka stunting di Desa Karangbong dapat ditekan hingga di bawah lima persen.
Ia berharap, melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa, penanganan stunting di Sidoarjo dapat berjalan lebih efektif, sekaligus diiringi dengan stabilisasi harga pangan dan percepatan pembangunan infrastruktur demi masa depan generasi muda.
