Brilian•BANDUNG — Ketimpangan akses pendidikan di Kota Bandung kembali menjadi sorotan setelah Relawan Peduli Pendidikan mengadukan sejumlah persoalan dalam audiensi bersama Komisi IV DPRD Kota Bandung, Jumat, 25 Juli 2025. Salah satu masalah yang mencuat adalah masih adanya wilayah yang tidak terjangkau fasilitas sekolah atau yang dikenal sebagai daerah blank spot pendidikan.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., menilai kondisi ini sebagai bagian dari masalah struktural yang perlu segera ditangani lintas sektor. Ia mengingatkan bahwa Kota Bandung harus menjamin pendidikan sebagai hak dasar bagi seluruh warganya.
“Jika masih ada anak-anak yang kesulitan mendapatkan akses sekolah, artinya kita belum benar-benar tuntas membenahi sistem pendidikan kita. Ini bagian dari tanggung jawab kami untuk mendorong kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam audiensi yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Bandung tersebut, hadir pula Wakil Ketua Komisi IV, H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., serta anggota lainnya: Aswan Asep Wawan, Christianto Julianto Budiman, drg. Susi Sulastri, Elton Agus Marjan, dan Muhamad Syahlevi Erwin Apandi.
Rizal Khairul menegaskan bahwa pihaknya telah mendorong anggaran pendidikan untuk siswa dari keluarga rentan agar tetap bisa melanjutkan pendidikan melalui program RMP (Rawan Melanjutkan Pendidikan). Namun ia mengakui, masih banyak tantangan teknis dan sosial yang harus diatasi.
“Kami tidak menutup mata terhadap keluhan masyarakat, baik dari orang tua, guru, maupun sekolah swasta. Pendidikan harus inklusif dan tidak boleh diskriminatif,” kata Rizal.
Sementara itu, Anggota Komisi IV, Muhamad Syahlevi Erwin Apandi, menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam menjawab tantangan pendidikan, termasuk memperbaiki mekanisme zonasi dan memastikan semua anak usia sekolah mendapat tempat belajar yang layak.
“Kita harus bergandengan tangan. Tujuannya satu: tidak ada anak di Bandung yang putus sekolah hanya karena tidak ada sekolah di dekat rumahnya,” ucap Syahlevi.
Audiensi tersebut diakhiri dengan komitmen Komisi IV DPRD untuk menindaklanjuti setiap temuan dan aspirasi dari masyarakat, serta mendorong Dinas Pendidikan agar lebih adaptif dalam merespons persoalan nyata di lapangan, termasuk pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah Kota Bandung.**
