Brilian°Jabar – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal pembangunan di Jawa Barat melalui kolaborasi erat dengan media massa. Hal ini diungkapkan dalam sebuah pertemuan yang melibatkan anggota fraksi dan sejumlah awak media di Bandung.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat, Dr. Ineu Purwadewi Sundari, menyampaikan bahwa media memiliki peran strategis dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun DPRD.
“Kami menyadari bahwa pembangunan yang baik tidak hanya memerlukan kebijakan yang tepat, tetapi juga pengawasan dan dukungan masyarakat, yang salah satunya bisa diwujudkan melalui pemberitaan media. Media adalah mitra penting dalam memastikan program-program yang kami usung benar-benar sampai ke masyarakat,” ujar Ineu.
Fraksi PDI Perjuangan juga menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan program-program pembangunan yang pro-rakyat, seperti peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
“Kami akan terus mengawal kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil. Peran media sangat diperlukan untuk menyuarakan capaian positif dan juga memberikan kritik konstruktif agar kami dapat bekerja lebih baik,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, sejumlah anggota fraksi juga berbagi pandangan tentang bagaimana hubungan sinergis dengan media dapat memperkuat fungsi pengawasan DPRD. Menurut mereka, keterbukaan informasi melalui media dapat menjadi alat kontrol sekaligus sarana untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Media yang hadir dalam pertemuan tersebut menyambut baik inisiatif Fraksi PDI Perjuangan. Mereka berharap komunikasi antara legislatif dan media dapat terus ditingkatkan, tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membuka ruang diskusi mengenai isu-isu strategis yang dihadapi Jawa Barat.
Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, termasuk media, sebagai bagian dari upaya mereka dalam menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Jawa Barat.
