Brilian•BANDUNG – Debat publik terakhir Pemilihan Wali Kota Bandung 2024 yang berlangsung di Grand Ballroom Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto, Selasa (19/11/2024), mencuri perhatian publik. Insiden emosional yang melibatkan Erwin, calon Wakil Wali Kota Bandung nomor urut 3, menjadi salah satu momen yang paling disorot. Erwin, saat menyampaikan pandangannya mengenai Program Universal Health Coverage (UHC), menggunakan istilah “paeh” (meninggal dalam bahasa Sunda kasar) yang dinilai kurang pantas.
“Proses UHC kalau belum sakit parah prosesnya ke puskesmas dulu, baru masuk dinkes untuk validasi. Kalau sudah mau paeh, bisa langsung masuk IGD rumah sakit dengan menunjukkan KTP melalui SKTM atau kartu keluarga,” ucap Erwin dalam debat yang disiarkan secara nasional itu.
Pernyataan tersebut memancing kritik, termasuk dari Muhammad Farhan, pasangannya dalam kontestasi ini. Farhan secara langsung meminta maaf dan meluruskan bahwa penggunaan istilah tersebut tidak sesuai dengan etika komunikasi yang baik.
“Mohon maaf, wakil saya terprovokasi sehingga ada kata kasar yang seharusnya tidak diucapkan untuk manusia. Sebaiknya digunakan istilah meninggal dunia,” kata Farhan.
Pasangan Lain Angkat Program UHC
Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Haru Suandharu, calon Wali Kota Bandung nomor urut 2, untuk menegaskan pentingnya reformasi layanan kesehatan di Bandung. Haru menyampaikan bahwa pasangan HD (Haru-Dhani) menawarkan solusi dengan mekanisme yang lebih sederhana untuk program UHC.
“Justru ide HD itu cukup dengan menunjukkan KTP. Dengan KTP, langsung bisa mendapatkan layanan UHC ketika memang tidak terdaftar di BPJS. Itu yang menjadi poin utama kami,” ungkap Haru.
Haru juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam mempercepat birokrasi agar masyarakat dapat segera mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan administratif.
Calon Wakil Wali Kota Bandung, Dhani Wirianata, turut menyoroti permasalahan operasional puskesmas yang dianggap belum optimal. Menurutnya, jam operasional puskesmas perlu ditingkatkan agar layanan kesehatan dasar lebih mudah diakses masyarakat.
“Puskesmas harus memastikan jam operasional yang optimal. Jangan sampai jam 9 pagi sudah tidak mau melayani. Pemerintah harus hadir untuk memperpendek birokrasi dan memastikan masyarakat mendapat manfaat,” ujar Dhani.
Pasangan HD berharap bahwa dengan reformasi mekanisme UHC dan penguatan layanan puskesmas, masyarakat Bandung dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih mudah dan cepat tanpa kendala birokrasi.**
