Brilian°Jabar – Komisi Informasi Jawa Barat (KI Jabar) bertemu dengan DPRD Jawa Barat untuk membahas penguatan keterbukaan informasi publik. Sekretaris Komisi 1 DPRD Jabar, Memo Hermawan, hadir bersama anggota Komisi 1 lainnya, seperti Dr. Ir. Edi Askari, M.M., Rafael Situmorang, S.H., dan H. Muhamad Sidkon Djampi, S.H. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1, H. Taufik Hidayat, S.H., mengikuti audiensi secara daring.
Ketua KI Jabar, Husni Farhani Mubarok, membuka pertemuan dengan memperkenalkan struktur organisasi baru serta tantangan yang mereka hadapi. “Saat ini, kami masih harus menyelesaikan lebih dari 400 sengketa informasi yang belum terselesaikan. Ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPRD,” ujarnya.
Dalam diskusi, Dr. Ir. Edi Askari, M.M., menegaskan perlunya sinergi antara DPRD dan KI Jabar dalam memperkuat keterbukaan informasi publik. “Kita perlu regulasi yang lebih kuat, dukungan anggaran yang memadai, dan peningkatan literasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Jika ini berjalan optimal, masyarakat bisa mendapatkan hak mereka atas informasi dengan lebih baik,” katanya.
Selain itu, Edi Askari juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat. “Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban pemerintah, tetapi juga hak masyarakat. Kita harus memastikan bahwa mereka memahami hak tersebut agar transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud,” tambahnya.
Audiensi ini menghasilkan komitmen DPRD Jawa Barat untuk mendukung KI Jabar dalam menyelesaikan sengketa informasi serta memperkuat literasi publik. “Kami siap bersinergi untuk memastikan keterbukaan informasi di Jawa Barat semakin baik,” kata Memo Hermawan.
Sebagai salah satu tokoh kunci di Komisi 1 DPRD Jabar, Dr. Ir. Edi Askari, M.M., terus berperan aktif dalam mendorong kebijakan yang memastikan keterbukaan informasi berjalan optimal di Jawa Barat.
