Rawan Kecelakaan, BHS Desak Percepatan Perbaikan Overpas Masangan Sukodono

Jumat, 23 Okt 2026 09:59 WIB
Rawan Kecelakaan, BHS Desak Percepatan Perbaikan Overpas Masangan Sukodono
Sumber foto: Dok. Istimewa

SIDOARJO — Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendesak perbaikan infrastruktur overpas Masangan di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Langkah tegas ini merespons tingginya angka kecelakaan lalu lintas akibat sudut kemiringan jalan akses menuju overpas yang dinilai terlampau curam.

​Politisi Partai Gerindra tersebut menegaskan, kondisi fisik jalan pendekat (oprit) overpas yang terlalu menanjak sangat berisiko bagi para pengguna jalan. Jalur ini tak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga melumpuhkan kelancaran lalu lintas logistik masyarakat setempat.

​”Ini tidak boleh terjadi secara terus-menerus karena membahayakan keselamatan pengendara, termasuk menghambat ekonomi yang ada di sini,” kata BHS dalam keterangannya, Kamis (22/10/2026).

Bacaan Lainnya

​Untuk mempercepat solusi, BHS telah menjalin komunikasi langsung dengan pimpinan Jasa Marga serta Ditjen Bina Marga. Hasilnya, usulan pengalihan atau hibah aset overpas kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendapatkan lampu hijau agar perbaikan fisik dapat segera direalisasikan.

​”Beliau setuju untuk menghibahkan kepada pemda sehingga pemda bisa mengubah elevasinya dengan cepat karena sudah ada dananya,” jelas Dewan Pakar DPP Partai Gerindra tersebut.

​Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo Budi Basuki membenarkan kerawanan di jalur tersebut. Menurutnya, jalan yang terlampau menanjak kerap membuat armada angkutan barang hilang kendali hingga terguling saat melintas.

​”Selama ini terjadi beberapa kali kecelakaan lalu lintas, terutama untuk angkutan barang, karena elevasi atau opritnya terlalu tinggi sehingga banyak kendaraan yang guling ke arah utara. Ada juga kendaraan barang yang tidak kuat karena tanjakannya cukup tinggi,” papar Budi.

​Pemkab Sidoarjo kini terus mematangkan proses serah terima aset bersama instansi teknis terkait. Penuntasan kejelasan status kepemilikan menjadi kunci utama agar pengerjaan pembenahan elevasi dapat berjalan sesuai koridor hukum.

​Selain itu, Dishub Sidoarjo juga berkoordinasi intensif dengan Dinas PUBMSDA guna mengecek alokasi anggaran proyek. Kendati demikian, kepastian tanggal pengerjaan fisik masih menunggu konfirmasi final dari dinas teknis setempat.

Pos terkait