SURABAYA — Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai standardisasi produk menjadi salah satu langkah penting untuk mendorong UMKM di Surabaya naik kelas dan memperluas pasar.
BHS meminta pemerintah mempercepat akses sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pelaku UMKM. Menurutnya, program standardisasi harus dilakukan secara terukur dan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi.
Hal itu disampaikan Bambang saat sosialisasi standardisasi dan penilaian kesesuaian bagi UMKM di Surabaya, Jumat.
Ia menilai penerapan SNI memberikan manfaat ganda. Di satu sisi, pelaku usaha didorong meningkatkan kualitas produksinya, sementara di sisi lain konsumen memperoleh kepastian mengenai mutu dan keamanan produk yang dibeli.
“Apa yang sudah dilakukan ini luar biasa untuk menyosialisasikan pentingnya SNI bagi produsen, dalam hal ini UMKM. Tentu pentingnya SNI ini juga untuk kepentingan konsumen,” ujar Bambang.
BHS mengungkapkan jumlah UMKM yang terdaftar di Surabaya mencapai sekitar 106 ribu. Namun, pelaku usaha yang sejauh ini masuk dalam proses standardisasi baru sekitar 300-an.
Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan perlunya percepatan dan target yang jelas dari pemerintah agar manfaat standardisasi dapat dirasakan lebih luas oleh pelaku UMKM.
“Semua UMKM yang terdaftar di Surabaya ini harus terealisasi seluruhnya. Saat ini baru sekitar 300-an,” ucapnya.
BHS berharap penerapan SNI tidak dipandang hanya sebagai kewajiban administratif. Standardisasi, menurutnya, dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki kualitas produk sekaligus meningkatkan daya saing usaha.
Ia juga menyoroti pentingnya kelengkapan informasi pada kemasan. Pencantuman tanggal kedaluwarsa dan informasi lainnya dinilai dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta mendukung proses pemasaran.
“Banyak produk kita yang sebelumnya belum mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Padahal di SNI itu wajib ada tanggal kedaluwarsa dan kelengkapan lainnya. Saya pikir ini akan sangat membantu pemasaran mereka ke depannya,” tutur Bambang.
