JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mengapresiasi upaya pemerintah dalam melakukan pemadaman kebakaran hutan. Namun, ia menilai penanganan kebakaran hutan masih dapat lebih dimaksimalkan, terutama melalui langkah perawatan dan pencegahan sebelum memasuki musim kemarau.
Menurut BHS, hutan yang terawat dengan baik dan memiliki kecukupan air seharusnya tidak mudah terbakar. Ia mencontohkan, saat musim penghujan, hampir tidak terdapat kebakaran hutan karena kondisi vegetasi dan tanah masih memiliki kecukupan air.
“Saya mengapresiasi upaya pemadaman hutan yang dilakukan, walaupun masih bisa dimaksimalkan. Menurut saya, hutan kita sebenarnya apabila terawat dan terjaga dengan baik, dari sisi kecukupan airnya, tidak akan terbakar,” kata BHS di Jakarta, Kamis (27/8).
Karena itu, BHS mengusulkan agar Kementerian Kehutanan melakukan perawatan terhadap kawasan hutan tropis Indonesia yang menurutnya saat ini tersisa sekitar 90 juta hektare, khususnya menjelang musim kemarau.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah melakukan penyiraman secara rutin. Menurutnya, penyiraman dapat dilakukan minimal satu kali dalam seminggu atau satu hingga dua kali setiap pekan untuk menjaga kondisi vegetasi tetap memiliki kecukupan air.
“Pada saat menjelang musim kemarau, hutan tropis kita yang tinggal sekitar 90 juta hektare ini harus betul-betul dilakukan perawatan. Caranya dengan menyiram hutan itu seminggu bisa satu sampai dua kali, minimal seminggu sekali,” ujarnya.
BHS menjelaskan, penyiraman tersebut bertujuan menjaga daun, dahan, hingga batang pohon tetap dalam kondisi basah dan tidak mengalami kekeringan selama musim kemarau.
Menurutnya, musim kemarau yang berlangsung selama tiga hingga empat bulan dapat menyebabkan vegetasi hutan mengering apabila tidak mendapatkan kecukupan air. Padahal, daun, dahan, dan batang pohon memiliki kemampuan menyimpan air dalam jangka waktu tertentu sebelum mengalami kekurangan air.
“Tujuannya agar daun-daun hutan kita, termasuk dahan dan batangnya, tetap dalam keadaan basah dan tidak kering seperti yang terjadi saat musim kemarau,” kata BHS.
Ia menambahkan, langkah penyiraman seharusnya dilakukan sebelum pohon mengalami kekurangan air sebagai bagian dari upaya pencegahan kebakaran hutan.
“Hutan yang daunnya basah, dalam arti daunnya hijau, tidak akan mudah terbakar. Daun yang hijau kita bakar dengan korek api pun tidak mudah menyala,” ujarnya.
Selain itu, BHS menyoroti anggaran Kementerian Kehutanan sebesar Rp6,04 triliun pada 2026. Dengan dukungan anggaran tersebut, ia menilai pemerintah seharusnya dapat mengoptimalkan infrastruktur yang tersedia untuk memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan.
“Dengan anggaran Kementerian Kehutanan sebesar Rp6,04 triliun pada 2026 dan jumlah infrastruktur pesawat serta helikopter yang ada di Indonesia, seharusnya cukup untuk mengantisipasi,” katanya.
BHS juga menyinggung sistem perawatan hutan di Malaysia yang, menurutnya, dilakukan melalui penyiraman rutin menggunakan sistem sprinkler sehingga tanah dan vegetasi tetap memiliki kecukupan air.
“Malaysia saat ini mengalami kondisi panas, tetapi mereka melakukan penyiraman dengan sprinkler secara rutin sehingga tanah hutan tetap basah,” ujarnya.
Menurut anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra tersebut, perawatan hutan secara rutin perlu lebih diutamakan sebagai langkah pencegahan daripada hanya melakukan pemadaman setelah kebakaran terjadi.
“Jadi, kita sebetulnya tidak perlu melakukan penyemprotan pada saat kebakaran apabila hutan kita dirawat dengan baik,” tegasnya.
BHS mengingatkan, kebakaran hutan tidak hanya menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan dan perekonomian masyarakat. Asap akibat kebakaran berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.
Selain itu, kebakaran hutan juga dapat meluas hingga ke kawasan permukiman dan menimbulkan kerugian materi. Kerusakan hutan, menurut BHS, turut mengancam keberadaan flora dan fauna khas Indonesia yang menjadi bagian dari kekayaan alam serta daya tarik pariwisata nasional.
“Hutan kita menjadi salah satu komoditas pariwisata karena memiliki flora dan fauna yang sangat spesifik dan tidak ada di negara lain. Jika hutan rusak, ekosistem akan terganggu dan dampaknya juga akan dirasakan sektor pariwisata,” katanya.
Terkait maraknya kebakaran hutan, BHS menyebut terdapat sedikitnya 10.000 titik nyala api. Ia menilai tingginya jumlah titik kebakaran tersebut perlu menjadi perhatian serius terhadap sistem perawatan dan pencegahan kebakaran hutan.
“Hutan yang terbakar saat ini ada setidaknya 10.000 titik nyala api. Menurut saya, ini perlu menjadi evaluasi terhadap sistem perawatan hutan, termasuk kawasan hutan yang mengalami banyak titik kebakaran,” ujar BHS.
Menurut BHS, tingginya jumlah titik kebakaran perlu dikaji secara menyeluruh dan tidak semata-mata dilihat dari jumlah orang yang diduga terlibat dalam pembakaran.
“Kalau yang ditangani hanya 17 orang, sementara titik kebakarannya lebih dari 10.000, tentu ini perlu dikaji lebih mendalam,” pungkasnya.
