MAUMERE – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendesak dilakukan kajian konstruksi secara menyeluruh terhadap bangunan terminal penumpang Pelabuhan Laurentius Say Maumere yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi.
BHS menilai kerusakan fasilitas publik tersebut harus diteliti secara mendalam sebelum pemerintah dan PT Pelindo mengambil keputusan terkait perbaikan maupun pembangunan kembali terminal.
Peninjauan langsung dilakukan BHS di Pelabuhan Laurentius Say Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Minggu (23/8/2026). Ia bersama jajaran Pelindo, KSOP dan PT Dharma Lautan Utama menyisir area terminal serta sejumlah fasilitas pendukung yang mengalami retakan dan kerusakan struktur.
Kapoksi Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra tersebut menekankan bahwa evaluasi terhadap bangunan tidak boleh hanya melihat dampak yang terlihat secara kasat mata.
Menurutnya, pemeriksaan teknis harus dilakukan untuk mengetahui kondisi keseluruhan struktur dan menentukan apakah bangunan masih layak dipertahankan.
“Terminal ini mengalami kerusakan cukup serius. Karena itu, perlu evaluasi secara menyeluruh terhadap konstruksinya sebelum diputuskan apakah masih bisa diperbaiki atau harus dibangun kembali,” ujar BHS.
Ia mengingatkan bahwa proses pemulihan fasilitas publik harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Keinginan untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat tidak boleh mengorbankan keselamatan pengguna jasa.
BHS menyampaikan bahwa PT Pelindo telah bekerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya untuk melakukan kajian teknis terhadap kondisi bangunan. Hasil kajian tersebut ditargetkan selesai pada pekan berikutnya.
Apabila berdasarkan hasil penelitian bangunan dinyatakan tidak layak, BHS meminta agar Pelindo segera melakukan pembongkaran dan mempersiapkan pembangunan terminal baru dengan standar keselamatan yang lebih baik.
Ia juga menyoroti pentingnya perencanaan konstruksi fasilitas pelabuhan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan di sekitarnya.
Menurut BHS, pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir harus memperhatikan berbagai risiko, termasuk pengaruh kondisi tanah, talud dan hantaman ombak.
Untuk pembangunan dermaga ke depan, BHS menyarankan agar posisi konstruksi memperhatikan jarak aman dari bibir pantai. Ia menilai penempatan dermaga dan fasilitas pendukung harus dirancang berdasarkan kajian teknis agar risiko terhadap struktur dapat diminimalkan.
Selain persoalan konstruksi, BHS meminta agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhenti selama proses kajian dan perbaikan berlangsung.
Ia mendorong PT Pelindo segera menyediakan terminal sementara yang memenuhi standar keamanan dan keselamatan.
Menurutnya, terminal sementara harus memiliki sistem pengaturan penumpang yang jelas, termasuk pendataan manifest serta dukungan alat pengamanan seperti metal detektor.
“Pelayanan publik harus tetap berjalan. Namun, fasilitas yang digunakan masyarakat harus aman dan sistem keselamatannya harus dipenuhi,” tegas BHS.
Dalam kunjungan tersebut, BHS didampingi General Manager Pelindo Maumere Angga Adi Prebawa, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Laurentius Say Maumere Ryan Partigor Hutabarat, serta Manajer PT DLU Cabang Maumere Iwan Prasetyo.
Setelah melakukan peninjauan di Maumere, BHS bersama rombongan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Ende untuk melihat langsung kondisi fasilitas pelabuhan di wilayah tersebut.
BHS berharap penanganan pascagempa tidak hanya berorientasi pada perbaikan cepat, tetapi juga menghasilkan infrastruktur yang lebih aman dan siap menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
