JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendorong pemerintah menekan biaya transportasi dan angkutan logistik yang dinilainya masih terlalu tinggi dan berpotensi menghambat daya saing industri serta investasi di Indonesia.
BHS menilai biaya transportasi merupakan salah satu komponen penting dalam struktur biaya produksi. Bahkan, menurutnya, kontribusi biaya transportasi dan logistik terhadap biaya usaha dapat mencapai sekitar 30 hingga 40 persen.
“Masalah transportasi angkutan logistik ini juga terlalu mahal. Padahal kontribusi terhadap biaya produksi kurang lebih sekitar 30 sampai 40 persen,” kata BHS, Jumat (28/8/2026).
Menurut BHS, persoalan mahalnya ongkos logistik harus menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dirasakan industri yang telah berjalan. Investor asing yang ingin membangun fasilitas produksi juga akan mempertimbangkan besarnya biaya distribusi sebelum menentukan lokasi investasi.
Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan langkah pengaturan dan evaluasi terhadap tarif transportasi agar tidak menimbulkan beban berlebihan bagi dunia usaha.
“Perlu dilakukan atau diregulasi oleh pemerintah, dalam arti dibatasi oleh pemerintah, jangan sampai tarifnya terlalu mahal,” ujarnya.
BHS juga menekankan pentingnya kelancaran transportasi sebagai bagian dari upaya menekan biaya logistik. Infrastruktur jalan, termasuk jalan tol, harus mampu mendukung pergerakan barang secara cepat dan efisien.
Menurutnya, investor membutuhkan kepastian bahwa bahan baku maupun produk dapat didistribusikan dengan biaya terjangkau dan waktu yang efisien.
Selain transportasi, BHS mengatakan pemerintah juga perlu memperhatikan biaya energi. Harga listrik, gas, dan energi lainnya yang kompetitif akan membantu menurunkan biaya produksi industri.
“Transportasi logistiknya murah dan cepat, kemudian listrik, energi maupun gasnya juga murah,” katanya.
BHS menilai persoalan ekonomi biaya tinggi harus ditangani secara menyeluruh. Selain biaya logistik dan energi, proses perizinan juga perlu dipermudah agar pelaku usaha tidak menghadapi birokrasi panjang dan berbelit-belit.
Ia mendorong pemerintah mempercepat dan menyederhanakan pelayanan perizinan sehingga investasi dapat masuk lebih cepat.
Menurut BHS, kombinasi biaya logistik yang rendah, energi yang kompetitif, serta perizinan yang sederhana akan menjadi modal penting untuk memperkuat industri manufaktur Indonesia.
“Perizinan bisa dipermudah, dipermurah atau dipersingkat sehingga tidak ada birokrasi yang berbelit-belit,” pungkasnya.
