Brilian•BANDUNG – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat meluncurkan Gerakan Koperasi Masjid (KOPERMAS) dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) BAZNAS se-Jawa Barat yang diikuti perwakilan dari 27 kabupaten dan kota, Jumat (20/11/2026).
Melalui gerakan tersebut, BAZNAS ingin menjadikan masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Koperasi berbasis masjid diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pelaku UMKM, serta meningkatkan kemandirian ekonomi warga.
Peluncuran KOPERMAS dilakukan Pimpinan BAZNAS RI sekaligus Pembina Wilayah Jawa Barat, Rizaludin Kurniawan, didampingi Ketua BAZNAS Jawa Barat, Anang Jauharudin. Perwakilan BAZNAS dari 27 kabupaten dan kota turut mendeklarasikan dukungan terhadap pengembangan gerakan tersebut.
Masjid dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat
Ketua BAZNAS Jawa Barat, Anang Jauharudin, memandang pengembangan koperasi masjid sebagai salah satu langkah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi masyarakat di sekitar tempat ibadah.
Melalui KOPERMAS, kegiatan ekonomi di lingkungan masjid diharapkan dapat dikelola secara lebih terencana, mulai dari pendampingan usaha mikro, peningkatan kemampuan pelaku UMKM hingga pengembangan koperasi berbasis komunitas.
Masjid juga diharapkan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat, baik dalam pelayanan sosial, pendidikan, maupun pengembangan kegiatan usaha yang dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga.
Pengembangan KOPERMAS tetap harus mengikuti ketentuan perkoperasian dan prinsip syariah. Pengelolaan dana usaha koperasi juga perlu dipisahkan dari dana zakat agar hak para mustahik tetap terlindungi.
BAZNAS Jabar Bangun Kesadaran Berzakat
Selain peluncuran KOPERMAS, Rakorda bertema “Konsolidasi Zakat yang Produktif dan Berdampak untuk Jawa Barat Istimewa” tersebut membahas strategi peningkatan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah.
Wakil Ketua I BAZNAS Jawa Barat Bidang Pengumpulan, Ijang Faisal, mengatakan keberhasilan pengelolaan zakat tidak cukup hanya dilihat dari besarnya dana yang berhasil dihimpun.
“Penghimpunan zakat tidak boleh berhenti pada pencapaian angka atau target kelembagaan. Lebih dari itu, kita ingin membangun kesadaran umat bahwa zakat merupakan kewajiban agama sekaligus instrumen sosial untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan,” ujar Ijang.
Menurutnya, kolaborasi BAZNAS provinsi dengan 27 kabupaten dan kota perlu terus dikembangkan agar masyarakat semakin memahami pentingnya menunaikan zakat melalui lembaga resmi.
Ijang mengakui bahwa kesadaran sebagian masyarakat untuk membayar zakat secara teratur masih menjadi tantangan. Karena itu, edukasi keagamaan, literasi zakat, dan kemudahan pelayanan perlu menjangkau lebih banyak kalangan.
“Zakat bukan sekadar kewajiban mengeluarkan sebagian harta, melainkan juga proses penyucian jiwa, penguatan solidaritas, dan pemerataan kesejahteraan. Ketika kesadaran berzakat tumbuh, sesungguhnya kita sedang membangun fondasi masyarakat yang lebih peduli, mandiri, dan berkeadilan,” katanya.
Perluas Kerja Sama dengan Pemerintah dan Dunia Usaha
Ijang menambahkan, penghimpunan zakat membutuhkan kerja sama yang lebih luas dengan pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, komunitas masyarakat, serta unit pengumpul zakat (UPZ).
Selain meningkatkan jumlah dana yang terkumpul, BAZNAS juga berupaya memastikan pengelolaan zakat berlangsung transparan dan dapat dipertanggungjawabkan agar kepercayaan masyarakat terus tumbuh.
Dana yang dihimpun diharapkan dapat menjangkau lebih banyak mustahik melalui program pemberdayaan, termasuk pendampingan usaha dan pengembangan ekonomi produktif.
Kehadiran KOPERMAS menjadi salah satu langkah untuk menghubungkan kegiatan sosial keagamaan dengan pengembangan ekonomi masyarakat. Melalui koperasi berbasis masjid, BAZNAS berharap warga memiliki kesempatan lebih luas untuk membangun usaha yang berkelanjutan.
Rakorda yang melibatkan seluruh BAZNAS kabupaten dan kota di Jawa Barat tersebut diharapkan menghasilkan kerja sama yang lebih terarah, sehingga pengelolaan zakat tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi juga membantu penerima manfaat mencapai kemandirian ekonomi.** (Ken)





