Dugaan Truk muatan Arak Bali Sempat Dibawa ke Kantor Bea Cukai Probolinggo, klarifikasi Sisakan Pertanyaan

Sabtu, 21 Nov 2026 18:38 WIB
Dugaan Truk muatan Arak Bali Sempat Dibawa ke Kantor Bea Cukai Probolinggo, klarifikasi Sisakan Pertanyaan

 

Brilian-news.id – Penanganan dugaan kasus truk pengangkut minuman mengandung etil alkohol (MMEA) jenis arak Bali di wilayah Kabupaten Probolinggo menjadi perhatian publik.

Persoalan ini mencuat setelah Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia (DPP ABJI) melayangkan surat permohonan audiensi dan klarifikasi kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Probolinggo.

Sorotan tersebut berkaitan dengan informasi mengenai dugaan penghentian hingga pelepasan kembali sebuah truk bermuatan arak Bali. Di sisi lain, Bea Cukai Probolinggo memberikan klarifikasi bahwa pihaknya tidak melakukan penindakan terhadap komoditas MMEA selama Oktober 2026.

Dugaan Penanganan Truk Bermuatan Arak Bali

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut bermula dari penghentian satu unit truk bernomor polisi S 8243 NM di wilayah Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, pada 4–5 Oktober 2026.

Truk yang dikemudikan Muhammad Bagus itu diketahui mengangkut sekitar 30 dus minuman mengandung etil alkohol (MMEA) jenis arak Bali.

Dalam informasi yang berkembang, kendaraan beserta muatannya disebut sempat dilepaskan setelah diduga terjadi mediasi yang melibatkan sejumlah uang senilai Rp35 juta. Kendaraan tersebut kemudian dikabarkan kembali mengalami penindakan.

Informasi lain yang diterima media dari sumber di lapangan menyebutkan bahwa armada tersebut sempat dibawa ke Kantor Bea Cukai Probolinggo.

Namun, informasi mengenai dugaan alur penanganan kendaraan tersebut masih memerlukan pembuktian dan konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.

Bea Cukai Probolinggo Berikan Klarifikasi

Sebelumnya, pada 29 Oktober 2026, konfirmasi melalui layanan pesan WhatsApp resmi Bea Cukai Probolinggo memperoleh jawaban bahwa selama Oktober 2026 tidak terdapat kegiatan penindakan terhadap komoditas MMEA.

Keterangan tersebut kembali disampaikan pihak Bea Cukai Probolinggo melalui klarifikasi tertulis yang diterima media.

Dalam keterangannya, Bea Cukai Probolinggo menyampaikan,

“Bahwa terkait kegiatan penindakan yang disebutkan selama bulan Oktober 2026, dapat kami sampaikan bahwa Bea Cukai Probolinggo tidak melakukan kegiatan penindakan terkait MMEA selama periode tersebut.”

Pihak Bea Cukai juga menjelaskan bahwa klarifikasi tersebut disampaikan untuk memberikan informasi yang tepat mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan penindakan, sekaligus menghindari kesalahpahaman publik dalam mengaitkan pemberitaan tersebut dengan kegiatan penindakan Bea Cukai Probolinggo selama Oktober 2026.

Meski demikian, media masih berupaya memperoleh penjelasan lebih terperinci mengenai informasi yang menyebutkan bahwa armada tersebut sempat dibawa ke kantor Bea Cukai.

Untuk memperkuat verifikasi, media telah meminta bukti pendukung berupa rekaman kamera pengawas (CCTV), khususnya pada periode kejadian yang diinformasikan sumber di lapangan.

Permintaan tersebut dimaksudkan untuk memastikan apakah kendaraan dimaksud pernah berada di lingkungan Kantor Bea Cukai Probolinggo atau tidak.

Namun, hingga berita ini disusun, permintaan bukti pendukung tersebut belum memperoleh tanggapan melalui layanan komunikasi resmi yang digunakan media.

Praktisi Hukum Rikha Permatasari Angkat Bicara

Menyikapi polemik tersebut, praktisi hukum sekaligus advokat, Dr. (c) Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM., turut memberikan pandangan.

Menurut Rikha, setiap institusi penyelenggara pemerintahan, termasuk institusi kepabeanan, harus menjunjung tinggi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya keterbukaan, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Ia menilai, ketika muncul informasi yang berbeda antara keterangan resmi institusi dan informasi yang berkembang di masyarakat, diperlukan penjelasan yang komprehensif agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.

“Institusi negara tidak boleh tertutup terhadap fungsi kontrol sosial. Ketika muncul informasi yang simpang siur di tengah masyarakat terkait dugaan praktik ‘tangkap lepas’ dan perbedaan data penindakan, jalan terbaik dan paling elegan adalah membuka ruang dialog serta memberikan klarifikasi resmi berbasis fakta dan administrasi yang sah,” ujar Rikha dalam keterangannya.

Lebih lanjut, purnawirawan TNI AD dari Korps Wanita Angkatan Darat (KOWAD) yang juga merupakan mediator bersertifikat Mahkamah Agung RI tersebut menekankan pentingnya pengawasan internal yang objektif.

“Jika memang tidak ada pelanggaran prosedur di lapangan, pihak Bea Cukai seharusnya tidak perlu ragu untuk duduk bersama dan membuktikannya secara transparan. Sebaliknya, apabila ditemukan indikasi penyimpangan oleh oknum di lapangan, Unit Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) wajib turun tangan melakukan audit dan penegakan disiplin demi menjaga marwah institusi,” tegasnya.

ABJI Menanti Ruang Klarifikasi

Di sisi lain, DPP ABJI sebelumnya telah mengajukan permohonan audiensi resmi kepada Bea Cukai Probolinggo untuk meminta penjelasan mengenai informasi penanganan truk bermuatan arak Bali tersebut.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, permohonan audiensi tersebut belum memperoleh kepastian jadwal maupun tanggapan lanjutan sebagaimana diharapkan.

Media memandang bahwa klarifikasi mengenai tidak adanya penindakan MMEA selama Oktober 2026 merupakan informasi penting yang perlu disampaikan kepada publik. Akan tetapi, informasi tersebut juga perlu ditempatkan secara proporsional dengan sejumlah keterangan lain yang masih membutuhkan verifikasi.

Oleh karena itu, penjelasan lebih lanjut mengenai dugaan keberadaan armada di kantor Bea Cukai, termasuk kemungkinan pemeriksaan melalui dokumentasi CCTV maupun catatan administrasi kedinasan, diperlukan untuk memperjelas duduk perkara.

Hingga berita ini diturunkan, media masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pimpinan KPPBC Tipe Madya Pabean C Probolinggo maupun pihak terkait lainnya guna memperoleh gambaran peristiwa secara utuh dan berimbang. Tim

Pos terkait