Surabaya — Komitmen DPR RI dalam mengawal Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali ditunjukkan oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, melalui kunjungan kerja ke SPPG Jemur Andayani, Surabaya. Dalam kunjungan tersebut, Bambang Haryo menilai pelaksanaan MBG di lokasi ini berjalan baik dan memberikan dampak multidimensi bagi masyarakat.
Bambang Haryo menjelaskan bahwa tujuan kunjungannya adalah memastikan program MBG dijalankan secara akuntabel dan memenuhi standar kualitas. Dari hasil peninjauan, SPPG Jemur Andayani tercatat melayani sekitar 4.000 penerima manfaat setiap hari, mencakup siswa dari lebih dari enam sekolah di wilayah Surabaya.
Selain memastikan kualitas makanan, BHS juga menyoroti kontribusi ekonomi yang dihasilkan dari operasional SPPG tersebut. Sebanyak 47 tenaga kerja lokal terlibat langsung, dengan rata-rata gaji sekitar Rp2,9 juta.
“Ini bukti bahwa program MBG mampu menggerakkan ekonomi masyarakat setempat,” ujar Bambang Haryo.
Ia menambahkan, dampak ekonomi juga terlihat pada meningkatnya permintaan bahan pangan lokal. Kebutuhan ayam dan telur di Jawa Timur dilaporkan melonjak hingga 50–100 persen, seiring meningkatnya volume produksi makanan bergizi.
Dalam skala nasional, Bambang Haryo menyampaikan bahwa MBG merupakan salah satu program terbesar yang pernah dijalankan pemerintah. Program ini melayani sekitar 50 juta orang setiap hari, dengan total distribusi mencapai 12 miliar porsi sejak awal pelaksanaan.
Ia mengakui bahwa pada tahap awal terdapat kendala teknis, dengan sekitar 6.000 porsi yang tercatat gagal. Namun, jika dibandingkan dengan total distribusi, angka tersebut sangat kecil.
Meski demikian, BHS menegaskan bahwa DPR RI tidak akan mentolerir praktik kecurangan dalam pelaksanaan program. Ia meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap SPPG yang terbukti melanggar aturan.
“Kalau misalnya ada SPPG yang memang enggak benar, dan itu terbukti, ya harus proses, proses kepolisian. Tapi bukan kepolisian terus mempersulit SPPG-SPPG yang sudah bagus,” katanya.
Menurut Bambang Haryo, kunci keberhasilan MBG terletak pada integritas pengelola di lapangan. Ia menekankan pentingnya komitmen dari pemilik, kepala SPPG, serta koordinator wilayah gizi agar standar pemerintah dapat dijalankan secara konsisten.
Di sisi lain, Kepala SPPG Jemur Andayani, Samsudin Duka, menegaskan kesiapan pihaknya untuk diaudit dan diawasi. Ia menyatakan bahwa transparansi merupakan prinsip utama dalam pengelolaan dapur produksi.
“Kami sangat terbuka dengan siapapun, apalagi ketika DPR RI datang langsung melihat proses produksi. Program ini harus berjalan dengan baik,” ujarnya.
