SURABAYA – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) memanfaatkan masa reses Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 untuk menyerap aspirasi sekaligus mensosialisasikan berbagai program strategis pemerintah kepada masyarakat. Dalam pertemuan bersama warga RW 13 Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya, Senin (27/7/2026), BHS menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui sektor perumahan, pembiayaan usaha, hingga pemberdayaan UMKM.
Di hadapan ratusan warga, Bambang Haryo menjelaskan bahwa salah satu program prioritas pemerintah saat ini adalah pembangunan tiga juta rumah yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program tersebut, kata dia, dirancang agar masyarakat lebih mudah memiliki rumah dengan skema yang ringan, termasuk uang muka atau down payment (DP) sebesar nol rupiah.
“Bapak Presiden mempunyai program 3 juta rumah. DP-nya 0 rupiah,” ujar Bambang Haryo.
Menurut legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur I tersebut, persoalan kepemilikan rumah masih menjadi tantangan bagi banyak keluarga. Karena itu, pemerintah menghadirkan skema pembiayaan yang lebih terjangkau agar masyarakat memiliki kesempatan memperoleh hunian layak tanpa terbebani biaya awal yang besar.
Tak hanya sektor perumahan, Bambang Haryo juga mengajak masyarakat memanfaatkan berbagai fasilitas pembiayaan murah yang telah disiapkan pemerintah. Ia menyebut pemerintah menyediakan kredit berbunga rendah dengan tenor panjang sehingga cicilan menjadi lebih ringan.
“Dapatkan itu kredit dengan bunga murah dan tenornya 40 tahun. Jadi lama pengembalian itu 40 tahun sehingga murah sekali,” katanya.
Sebagai anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi sektor industri, UMKM, dan ekonomi kreatif, BHS menaruh perhatian besar terhadap pengembangan usaha kecil. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah meningkatkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Rp280 triliun menjadi Rp300 triliun agar semakin banyak pelaku UMKM memperoleh akses permodalan.
Selain itu, pelaku usaha kini dapat mengajukan pinjaman KUR hingga Rp100 juta tanpa agunan dengan persyaratan yang lebih mudah.
“Kalau sekarang ambil KUR bisa sampai dengan Rp100 juta tanpa agunan. Dan KUR dinaikkan dari Rp280 triliun menjadi Rp300 triliun,” tegasnya.
BHS juga menyoroti program Mekar yang kini mengalami penurunan bunga secara signifikan. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha mikro agar mampu berkembang dan naik kelas.
Ia berharap masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan program-program tersebut, tetapi juga memanfaatkannya sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Menurut Bambang Haryo, apabila akses perumahan dan pembiayaan semakin mudah, maka ekonomi kerakyatan akan tumbuh lebih kuat dan mampu menciptakan lapangan kerja baru di daerah.
