Sidoarjo – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, memperingatkan pemerintah agar tidak memangkas anggaran operasional penanggulangan lumpur Lapindo di tengah kondisi sejumlah tanggul yang dilaporkan kritis.
Dalam kunjungannya ke kawasan pusat semburan lumpur Lapindo, Rabu (17/6), Bambang Haryo menilai kebijakan efisiensi anggaran harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keselamatan masyarakat.
Ia menyebut alokasi anggaran operasional mengalami penurunan dari Rp110 miliar menjadi Rp89 miliar. Padahal, anggaran tersebut digunakan untuk mendukung proses pengaliran lumpur dan air menuju Sungai Porong sebagai upaya mengurangi tekanan di area terdampak.
Bambang Haryo menegaskan bahwa keselamatan warga tidak boleh dikompromikan dengan alasan penghematan anggaran negara.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan seluruh sistem pengendalian lumpur tetap berjalan normal agar tidak menimbulkan ancaman baru bagi masyarakat sekitar.
Saat ini, kondisi tanggul di Kelurahan Siring, Kecamatan Porong, menjadi perhatian serius. Volume lumpur dan air yang terus meningkat dilaporkan telah melampaui batas ketinggian tanggul setinggi 15 meter.
Kondisi tersebut berpotensi mengganggu infrastruktur strategis, termasuk jalur kereta api dan jalan nasional. Sementara itu, tanggul di Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, juga dilaporkan mengalami kondisi serupa dengan munculnya rembesan air lumpur di beberapa titik.
Bambang Haryo berharap pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anggaran dan memperkuat langkah penanggulangan agar keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
