Banyuwangi – Pembenahan infrastruktur pelabuhan dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga kelancaran arus logistik dan pariwisata di lintasan Ketapang–Gilimanuk. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) setelah memimpin pertemuan bersama Dinas Perhubungan, BPTD, PT ASDP Indonesia Ferry, Gapasdap, serta Aptrindo, Sabtu (11/7).
Dalam pertemuan tersebut, BHS menegaskan bahwa antrean kendaraan yang terjadi harus segera diatasi melalui langkah-langkah yang dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Salah satunya dengan meningkatkan efisiensi operasional kapal melalui pengaturan waktu sandar (port time) dan waktu pelayaran (sea time) agar frekuensi pelayaran bertambah.
Menurut BHS, peningkatan kapasitas dermaga juga menjadi kebutuhan mendesak. Ia mendukung rencana peningkatan daya muat dermaga menjadi 50 ton, mengingat kendaraan logistik mendominasi hampir 50 persen aktivitas penyeberangan Ketapang–Gilimanuk.
Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat itu juga menyoroti ketimpangan jumlah dermaga antara Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk. Karena itu, ia mendorong pembangunan satu dermaga baru di Gilimanuk sebagai pasangan Dermaga IV Ketapang agar utilisasi kapal menjadi lebih optimal.
Selain pembangunan dermaga baru, BHS menyambut baik rencana rehabilitasi Dermaga Bulusan Dolphin yang telah memperoleh dukungan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar sekitar Rp17 miliar. Ia juga mengusulkan penyambungan dermaga plengsengan di Ketapang sehingga empat kapal dapat bersandar secara bersamaan.
Menurutnya, seluruh langkah tersebut bukan hanya untuk mengurai antrean kendaraan, tetapi juga sebagai persiapan menghadapi meningkatnya arus lalu lintas setelah jaringan jalan tol menuju kawasan pelabuhan tersambung. BHS turut meminta optimalisasi buffer zone Terminal Sri Tanjung agar antrean kendaraan tidak meluas hingga mengganggu jalan nasional penghubung antarprovinsi.
“Hasil rapat ini akan kami sampaikan kepada pemerintah dan Komisi V DPR RI sebagai tindak lanjut. Tujuan akhirnya adalah memastikan transportasi, logistik, industri, dan pariwisata berjalan lancar sehingga mampu mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen,” tutup BHS.
