Sidoarjo – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, meminta pemerintah memperkuat sistem mitigasi bencana di kawasan Lumpur Lapindo dengan menghadirkan posko terpadu yang melibatkan BNPB dan Basarnas.
Usulan tersebut disampaikan menyusul kekhawatiran terhadap potensi meluapnya air dari kolam penampungan lumpur yang dapat mengancam masyarakat di sekitar kawasan Porong, Sidoarjo.
Bambang Haryo menilai keberadaan posko siaga akan mempercepat koordinasi penanganan apabila sewaktu-waktu terjadi situasi darurat. Menurutnya, mitigasi bencana tidak hanya berbicara tentang penanganan setelah kejadian, tetapi juga kesiapan sebelum bencana terjadi.
Ia meminta pemerintah menyiapkan skenario penanganan yang matang, mulai dari jalur evakuasi, titik kumpul aman, sistem peringatan dini, hingga penyediaan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak.
Bambang Haryo juga menyoroti aktivitas semburan lumpur yang masih berlangsung dengan volume mencapai puluhan ribu meter kubik per hari. Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.
Di sisi lain, ia mengingatkan agar pemerintah tidak mengurangi anggaran operasional penanganan Lumpur Lapindo. Pengelolaan lumpur dan air yang dilakukan secara rutin dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga keamanan tanggul dan mencegah risiko yang lebih besar.
Sementara itu, PPLS menyebutkan bahwa stabilitas tanggul utama masih dalam kondisi aman. Namun, pengawasan tetap dilakukan menggunakan berbagai instrumen pemantauan yang dipasang di sejumlah titik.
Menurut PPLS, perhatian utama saat ini adalah pengendalian air agar tidak melimpas keluar dari area penampungan dan mengganggu lingkungan sekitar.
