Surabaya – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono menilai bahwa banyaknya hari libur nasional di Indonesia tidak selamanya berdampak negatif. Menurutnya, libur yang cukup justru memberi ruang positif bagi perekonomian masyarakat, terutama dalam mendorong aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Memang ada pengaruh terhadap produktivitas, tetapi masyarakat juga membutuhkan waktu untuk berlibur. Libur yang cukup itu penting,” ujar Bambang Haryo kepada RRI Surabaya, Sabtu (7/6/2025).
Ia menyebut bahwa sistem kerja di Indonesia masih tergolong seimbang dibanding negara lain. Bambang mencontohkan beberapa negara Eropa yang bahkan memberikan waktu libur lebih panjang dalam sepekan.
“Di negara seperti Swiss, ada yang libur Jumat, Sabtu, Minggu. Bahkan jam kerja mereka hanya lima jam sehari,” jelasnya.
Politisi dari Fraksi Gerindra ini menyebut bahwa libur nasional juga memberikan efek ekonomi yang signifikan. Ketika masyarakat melakukan perjalanan wisata atau berbelanja saat libur, perputaran uang pun meningkat.
“Liburan itu menggerakkan ekonomi. Masyarakat beraktivitas, UMKM hidup, dan ini menciptakan arus uang di lapangan,” katanya.
Bambang mengungkapkan data penting bahwa sektor UMKM saat ini menyumbang 61 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sementara itu, sektor industri manufaktur hanya berkontribusi sekitar 18 persen terhadap PDB.
“UMKM menyerap hingga 97 persen tenaga kerja nasional. Jadi bisa dibayangkan seberapa besar pengaruhnya bagi ekonomi kita,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa dengan jumlah libur nasional yang ada saat ini, UMKM justru memiliki peluang untuk berkembang lebih pesat karena tingginya konsumsi masyarakat selama momen libur.
“Libur yang cukup membuka kesempatan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatan. Ini adalah sisi positif yang harus dilihat,” katanya.
Meski demikian, Bambang tak menampik bahwa beberapa industri besar bisa mengalami penurunan produktivitas saat libur panjang. Namun ia menegaskan, dampaknya relatif kecil jika dibandingkan dengan kontribusi dan potensi pertumbuhan sektor UMKM.
“Karena itulah pemerintah sebaiknya tetap memberikan ruang libur yang proporsional agar keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.
