BHS Soroti Profesionalisme Damkar Surabaya, Dorong Standar Nasional Ditingkatkan

Senin, 4 Mei 2026 07:46 WIB
BHS Soroti Profesionalisme Damkar Surabaya, Dorong Standar Nasional Ditingkatkan

Surabaya – Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya sebagai salah satu yang terbaik, bahkan berpotensi menjadi acuan nasional dalam pelayanan kebakaran.

Dalam peninjauan langsung, BHS menekankan pentingnya peningkatan standar layanan Damkar di Indonesia dengan menjadikan capaian Surabaya sebagai benchmark. Ia menyoroti kecepatan respons yang telah mencapai 6,5 menit, jauh melampaui standar nasional 15 menit.

“Ini menunjukkan bahwa standar nasional sebenarnya masih bisa ditingkatkan,” kata BHS.

Bacaan Lainnya

Kepala DPKP Surabaya, Laksita Rini Sevriani, menyampaikan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil dari pembenahan sistem sejak 2025. Menurutnya, optimalisasi SDM dan dukungan teknologi menjadi faktor utama.

Selain itu, kondisi geografis dan kepadatan kota tidak menjadi hambatan berarti. Damkar Surabaya mengandalkan inovasi kendaraan roda dua seperti Walang Kadung dan Walang Kekek untuk menjangkau gang sempit.

Kendaraan ini terbukti efektif dalam mempercepat penanganan awal kebakaran, sehingga api dapat dikendalikan sebelum membesar. Hal tersebut dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam menekan risiko kerugian.

BHS mengapresiasi langkah inovatif tersebut. Ia menilai pendekatan berbasis kebutuhan lapangan menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas layanan publik.

Sebagai anggota Komisi VII DPR RI yang bermitra dengan Badan Standardisasi Nasional, BHS juga melakukan evaluasi terhadap kelayakan peralatan Damkar. Ia menyatakan bahwa seluruh perangkat yang ada telah memenuhi standar keselamatan.

“Semua alat dalam kondisi siap pakai. Ini menunjukkan manajemen yang baik,” ujarnya.

Selain aspek teknis, BHS juga menyoroti pentingnya kesejahteraan petugas. Ia menyebut masih banyak daerah yang belum memberikan gaji layak bagi pemadam kebakaran.

Berbeda dengan Surabaya, pemerintah kota telah memberikan upah sesuai UMR kepada para petugas. Menurut BHS, hal ini harus menjadi standar minimal di seluruh daerah.

“Petugas Damkar mempertaruhkan nyawa. Sudah seharusnya mereka mendapatkan penghargaan yang layak,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah pusat dapat mendorong peningkatan standar nasional, baik dalam hal response time, fasilitas, maupun kesejahteraan petugas, agar kualitas layanan Damkar semakin merata di seluruh Indonesia.

Pos terkait