Sidoarjo – Legislator Komisi VII DPR RI dari Dapil Jawa Timur I, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono (BHS), memperingatkan pemerintah agar tidak mengendurkan perhatian terhadap bencana lumpur panas di Sidoarjo. Meski volumenya menurun, kata dia, potensi ancaman tetap nyata dan bisa meningkat sewaktu-waktu.
“Ini bukan bencana yang bisa dianggap selesai hanya karena volumenya menurun. Semburan masih aktif dan berisiko,” ujarnya saat meninjau lokasi terdampak, Kamis (5/6/2025).
Menurut Bambang, bencana yang telah berlangsung sejak 2006 ini masih layak dikategorikan sebagai bencana nasional yang membutuhkan koordinasi lintas instansi. Ia mendesak agar pemantauan tidak hanya dilakukan oleh PPLS, tetapi juga didukung penuh oleh Basarnas dan Kementerian PUPR.
“Kondisinya tetap harus diawasi ketat. Basarnas perlu dilibatkan karena ini menyangkut keselamatan warga dalam skala nasional,” tegasnya.
Ia juga menyayangkan pemotongan anggaran penanganan lumpur hingga 50 persen. Bagi Bambang, efisiensi anggaran tidak bisa diterapkan pada isu keselamatan publik.
“Kalau menyangkut keselamatan nyawa, anggarannya jangan sampai dikurangi. Nilai nyawa tidak bisa dihitung dengan rupiah,” tegas politisi Gerindra ini.
Dalam kunjungan tersebut, Bambang turut menyoroti kapasitas peralatan yang tersedia di lokasi. Ia menyebut pompa yang ada saat ini hanya mampu menangani 150 liter per detik, padahal untuk mengantisipasi lonjakan semburan, dibutuhkan minimal 500 liter per detik.
“Kita harus siaga. Kalau ada perubahan geologi mendadak, seperti gempa atau tekanan bawah tanah meningkat, pompa ini bisa tidak cukup,” paparnya.
Sementara itu, tenaga ahli PPLS, Isgiyanto, menyampaikan bahwa debit lumpur saat ini berada pada kisaran 27 ribu hingga 32 ribu meter kubik per hari. Meskipun jauh di bawah rekor puncak sebesar 120 ribu meter kubik per hari, ia menegaskan bahwa belum ada kepastian kapan semburan ini akan berhenti.
“Belum ada satu pun metode yang bisa memprediksi kapan lumpur ini akan benar-benar berhenti. Semua masih aktif,” jelas Isgiyanto.
Bambang Haryo pun mengingatkan bahwa penanganan bencana ini bukan sekadar tanggung jawab teknis, tapi juga moral dan politik.
“Jangan sampai masyarakat merasa ditinggalkan. Ini bencana yang sudah 19 tahun berjalan dan belum selesai. Pemerintah pusat harus hadir dengan komitmen penuh,” tutupnya.
