Brilian°JAKARTA — aktivis yang juga pakar ilmu Pemerintahan Anton Permana menyebut Indonesia mengalami kerusakan serius selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Anehnya, tidak ada banyak kelompok aktivis HAM dan demokrasi yang bersuara kritis.
“Justru 10 tahun pemerintahan Jokowi itulah kerusakan paling parah di Indonesia. NKRI dirusak rezim Jokowi. Ada KM50, UU Minerba, UU Ciptaker, kami dipenjara. Pertanyaannya ke mana mereka selama 10 tahun itu? Kenapa sekarang justru mereka berteriak kencang mendeliegitimasi pemerintah?” kata Anton dalam Diskusi Media _BUKA FAKTA_ yang digelar Forum Jurnalis Merdeka bersama _MediaTrust.ID_ di Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Anton mengingatkan bahwa Indonesia saat ini tidak berada dalam konflik fisik, tapi menghadapi bentuk perang lain yang disebut sebagai _cognitive warfare._ Tidak ada kontak senjata di Indonesia. Namun pikiran dan persepsi masyarakat diserang sedemikian rupa melalui informasi. Tujuannya meruntuhkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan sehingga muncul delegitimasi.
Menurut Direktur Tanhana Dharma Mangruwa Institute itu, situasi tersebut tampak dari maraknya narasi di ruang digital yang memicu ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Dia menyebut sebagian besar percakapan di media sosial berisi pesan yang membangun distrust. Dia mengakui, di sisi lain ada juga kelompok masyarakat yang menyampaikan kritik secara idealis.
“Apa pun yang dilakukan, bahkan yang akan dilakukan pemerintah, publik menjadi denial. Ini sedang terjadi. Lihat saja di media sosial. Hampir 60 persen isinya narasi yang membangun public distrust,” ujarnya.
Anton mengatakan kritik tetap diperlukan dalam sistem demokrasi. Namun dia mengingatkan adanya pihak lain yang memanfaatkan isu tersebut untuk tujuan politik tertentu. Ia menyebut ada upaya mendelegitimasi pemerintah melalui pengelolaan opini publik.
“Memang ada kelompok kritis idealis yang memandang sesuatu yang perlu diperbaiki. Tapi kita mesti waspada terhadap isu-isu yang memboncengnya untuk mendelegitimasi pemerintah,” kata dia.
Pengalaman sejumlah negara seperti Venezuela dan Bangladesh, menurut dia, cukup menjadi pelajaran bagi masyarakat bahwa tidak perlu senjata untuk menggulingkan pemerintahan. “Ini bahaya. Pembonceng gelap kekuatan civil society ingin mengambil kesempatan,” ujarnya.
Anton menambahkan, pemerintahan di bawah Prabowo Subianto kini menghadapi dampak buruk dari periode sebelumnya. “Jadi Prabowo ini sekarang ibarat sedang mencuci piring kotor yang ditinggalkan Jokowi,” tutup Anton.
Tim-Redaksi
