Brilian°PROBOLINGGO – Pemerintah Kota Probolinggo mulai melakukan pembenahan fasilitas pemerintahan dengan mengalokasikan anggaran Rp3 miliar untuk pembangunan gedung sisi selatan DPRD Kota Probolinggo pada tahun 2026. Langkah ini dilakukan menyusul kondisi bangunan lama yang dinilai sudah tidak layak dan kerap mengalami kebocoran saat musim hujan.
Pembangunan dilakukan secara bertahap dengan fokus pengerjaan lantai satu pada tahun ini. Sedangkan pembangunan lantai dua direncanakan dilanjutkan pada tahun 2027 sesuai kemampuan anggaran daerah.
Kepala Dinas PUPR Perkim Kota Probolinggo, Setyorini Sayekti mengatakan, renovasi gedung menjadi kebutuhan mendesak karena kondisi bangunan sisi selatan DPRD sudah cukup tua dan mengalami penurunan kualitas fisik.
“Bangunan lama sering bocor saat hujan, sehingga perlu dilakukan pembangunan ulang secara bertahap. Tahun ini fokus di lantai satu terlebih dahulu,” ujarnya, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, pembangunan dilakukan secara bertahap agar pelaksanaan proyek tetap menyesuaikan kondisi keuangan daerah tanpa mengganggu program prioritas lainnya. Pemerintah juga ingin memastikan proses pembangunan berjalan maksimal dan tidak terburu-buru.
Selain pembangunan fisik, Pemkot Probolinggo turut memperketat proses administrasi terhadap kontraktor pelaksana proyek. Penyedia jasa yang memenangkan tender diwajibkan memenuhi sejumlah syarat sebelum kontrak kerja diteken.
Salah satu syarat utama yakni kontraktor harus menyerahkan jaminan pelaksanaan berupa garansi bank sesuai nilai proyek. Tak hanya itu, rekanan juga diwajibkan memiliki kemampuan finansial dengan menunjukkan dana minimal 10 persen dari nilai proyek di rekening perusahaan.
Kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan proyek berjalan lancar hingga selesai. Pemerintah tampaknya tidak ingin proyek pembangunan tersendat akibat lemahnya kesiapan finansial pelaksana pekerjaan.
Pembangunan gedung DPRD ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman bagi anggota legislatif maupun pegawai sekretariat dewan. Selain itu, masyarakat yang datang untuk menyampaikan aspirasi juga diharapkan mendapat fasilitas yang lebih layak.
Gedung pemerintahan, terutama kantor DPRD, dinilai memiliki peran penting sebagai pusat pelayanan demokrasi daerah. Karena itu, kondisi bangunan yang aman dan representatif menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
Masyarakat kini menaruh harapan agar proyek pembangunan benar-benar dikerjakan sesuai spesifikasi dan tidak sekadar menjadi proyek formalitas tahunan. Sebab nilai miliaran rupiah tentu bukan angka kecil, apalagi seluruh anggaran bersumber dari uang rakyat.
Dengan dimulainya pembangunan gedung sisi selatan DPRD Kota Probolinggo, pemerintah daerah berharap aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal dalam beberapa tahun ke depan.
Ferdi
