Brilian•BANDUNG — Komisi IV DPRD Kota Bandung kembali menjadi jembatan suara bagi para guru honorer yang menginginkan kejelasan status. Pada Kamis lalu, 10 Juli 2025, Forum Komunikasi Guru Kota Bandung datang beraudiensi ke Ruang Komisi IV untuk menyampaikan aspirasi terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Rombongan diterima langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., didampingi anggota Komisi IV lainnya: H. Soni Daniswara, Aswan Asep Wawan, S.E., dan Muhamad Syahlevi Erwin Apandi. Hadir pula perwakilan Pemerintah Kota Bandung, termasuk Kepala BKPSDM Evi Hendarin, Kepala Dinas Pendidikan Asep Ghufron, dan Kepala BKAD Agus Slamet Firdaus.
Ketua Forum Komunikasi Guru Kota Bandung, Asep Abdul Azis, mewakili ratusan guru honorer berstatus R2 dan R3 yang hingga kini masih menanti kejelasan nasib. Ia mengingatkan, banyak guru sudah mengabdi puluhan tahun di sekolah negeri namun belum diangkat menjadi PPPK.
“Kami datang membawa harapan. Kami ingin tenaga honorer R2 dan R3 diprioritaskan, sesuai instruksi pemerintah pusat yang menargetkan pengangkatan paling lambat Oktober 2025. Kami mohon dukungan agar proses ini tidak berlarut-larut,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Kepala BKPSDM Evi Hendarin menyebut proses seleksi PPPK tahap dua sedang berjalan dan pihaknya masih menunggu kebijakan formasi dari pemerintah pusat.
“Data non-ASN di Kota Bandung mencapai 5.000 orang. Kita harus kelola ini bersama-sama. Kami terus berkoordinasi dengan BKN untuk memperjuangkan formasi sesuai kebutuhan. Kami mohon para guru bersabar dan tetap semangat,” tutur Evi.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Aswan Asep Wawan, menegaskan dewan akan mengawal aspirasi ini sampai ke pemerintah pusat. Sementara Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono, menegaskan bahwa komitmen pengawalan tidak hanya untuk guru honorer, tetapi juga tenaga administrasi dan non-guru lainnya.
“Kami di DPRD Kota Bandung tetap berkomitmen mendorong agar pengabdian panjang para honorer tidak sia-sia. Kami doakan bersama agar proses pengangkatan PPPK berjalan lancar dan adil,” katanya.
Forum audiensi ini diharapkan membuka jalur komunikasi lebih intens antara guru honorer, DPRD, dan pemerintah kota, sekaligus memperkuat desakan agar kebijakan pengangkatan PPPK benar-benar tuntas sesuai target yang telah ditetapkan.**
