Jakarta – Keputusan PT Sanken Indonesia untuk menghentikan operasional pabriknya mendapat sorotan dari anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono. Ia meminta pemerintah, terutama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi, untuk segera melakukan kajian terhadap kondisi industri nasional guna mencegah dampak negatif yang lebih luas.
“Perlu dilakukan analisis mendalam terkait alasan di balik penutupan pabrik PT Sanken Indonesia. Apakah ini disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat, tingginya biaya produksi, atau faktor lain seperti lonjakan harga energi? Pemerintah harus segera mengambil langkah strategis agar industri di Indonesia tetap stabil,” ujar Bambang Haryo, Senin (24/2/2025).
Ia juga menyoroti rencana PT Sanken Indonesia untuk beralih ke industri semikonduktor. Menurutnya, pemerintah harus mengidentifikasi kendala yang dihadapi perusahaan dalam melakukan transformasi bisnisnya. “Apakah masalahnya terkait proses perizinan yang kompleks, minimnya tenaga kerja dengan keterampilan spesifik, atau beban pajak yang tinggi? Jika benar, pemerintah perlu segera memberikan solusi konkret,” tegasnya.
Bambang Haryo menekankan pentingnya transparansi dari pelaku industri dalam mengungkap tantangan bisnis mereka, sehingga pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih mendukung keberlanjutan sektor manufaktur nasional.
Ia juga menilai bahwa pelemahan sektor industri sudah terlihat sejak pemerintahan sebelumnya dan semakin memburuk akibat dampak pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, pemerintah harus segera mengambil langkah konkret agar sektor industri tidak semakin melemah.
Selain itu, ia menegaskan bahwa Kementerian Tenaga Kerja harus turut berperan sebagai mediator dalam penyelesaian kasus PT Sanken Indonesia untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerja yang terdampak. “Kemenaker perlu memastikan bahwa kesepakatan antara pekerja dan perusahaan bersifat adil dan memberikan solusi terbaik bagi kedua belah pihak,” imbuhnya.
Bambang Haryo juga mendorong sinergi antara Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan guna memperbaiki kebijakan industri di Indonesia.
“Industri manufaktur adalah pilar penting dalam perekonomian nasional, karena memberikan banyak lapangan kerja dan menarik investasi. Pemerintah harus memastikan bahwa iklim usaha tetap kondusif agar industri terus tumbuh dan berkembang,” ujarnya.
Ia menyoroti beberapa aspek penting yang harus menjadi perhatian pemerintah, seperti penguatan pasar industri dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memastikan biaya operasional industri tetap kompetitif, penyederhanaan perizinan, pembangunan infrastruktur transportasi yang memadai, kebijakan pajak yang tidak membebani, serta penyediaan tenaga kerja berkualitas.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar sebagai pusat manufaktur global dengan jumlah penduduk yang besar dan letak geografis yang strategis. Namun, jika perusahaan mulai menarik diri dari Indonesia, ini menjadi indikasi adanya kendala serius yang harus segera ditangani.
“Negara-negara besar seperti di Asia Timur, Eropa, Amerika Serikat, dan Australia berpotensi mendirikan industri di Indonesia karena pasar yang besar dan lokasi yang strategis. Namun, jika ada perusahaan yang hengkang, pemerintah harus segera mengevaluasi apa penyebabnya,” paparnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya perlu berfokus pada pencegahan PHK, tetapi juga harus menciptakan lingkungan usaha yang memungkinkan industri tetap eksis dan berkembang. “Pemerintah harus memastikan kawasan industri memiliki akses yang baik ke pelabuhan dan jalur kereta api untuk menekan biaya logistik. Jangan hanya bergantung pada jalan tol yang mahal,” jelasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat agar industri tetap berkembang. Menurutnya, kenaikan harga kebutuhan pokok menyebabkan masyarakat kehilangan daya beli untuk barang sekunder.
“Pemerintah harus memastikan harga pangan terjangkau serta menjamin layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih mudah diakses. Dengan begitu, daya beli masyarakat meningkat dan ekonomi berputar lebih baik,” ujar Bambang Haryo.
Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah PT Sanken Indonesia yang telah memberikan informasi secara terbuka terkait rencana penutupan pabrik serta menyediakan pelatihan dan pesangon bagi karyawannya.
“PT Sanken menunjukkan itikad baik dengan mengumumkan rencana penutupan sejak satu tahun lalu, memberikan pelatihan kewirausahaan, serta menawarkan pesangon sebesar 2,6 kali gaji dalam skema pensiun dini. Ini merupakan langkah yang lebih manusiawi daripada melakukan PHK mendadak,” katanya.
Ia berharap pemerintah dapat memberikan dukungan kepada PT Sanken Indonesia agar transisi bisnisnya berjalan dengan lancar. “Pemerintah harus merespons itikad baik ini dengan bijak agar menjadi contoh positif bagi perusahaan lain dalam menghadapi tantangan bisnisnya,” tutupnya.
