Brilian°PROBOLINGGO – Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Probolinggo, H. Abdul Mujib, menegaskan komitmen anggota Fraksi PKB DPRD Kota Probolinggo untuk lebih dekat dengan masyarakat melalui program “Hari Fraksi” yang resmi dimulai pada Jumat (1/5).
Program tersebut mewajibkan seluruh anggota Fraksi PKB DPRD Kota Probolinggo berkantor di Gedung DPC PKB setiap hari Jumat guna menerima dan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Menurut Abdul Mujib, langkah itu merupakan bentuk keseriusan partai dalam memastikan fungsi wakil rakyat berjalan nyata di tengah masyarakat, bukan hanya hadir dalam forum rapat formal di gedung dewan.
“Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan bahwa anggota DPRD itu hadir untuk mendengar dan memperjuangkan kebutuhan rakyat. Kantor DPC PKB harus menjadi rumah pengaduan masyarakat,” tegas Abdul Mujib.
Pada hari pertama pelaksanaan program tersebut, mayoritas aspirasi yang masuk berkaitan dengan persoalan lapangan kerja. Banyak warga, khususnya lulusan SMA dan perguruan tinggi, mengaku masih kesulitan mendapatkan pekerjaan meski telah menyelesaikan pendidikan.
Menanggapi hal itu, Abdul Mujib memastikan Fraksi PKB DPRD Kota Probolinggo akan mendorong pemerintah daerah agar lebih serius menciptakan peluang kerja bagi masyarakat lokal.
Ia menilai persoalan pengangguran usia produktif tidak bisa terus dibiarkan karena berpotensi memicu persoalan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat.
“Anak-anak muda setelah lulus sekolah maupun kuliah jangan sampai hanya menjadi penonton di daerah sendiri. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Selain menyerap keluhan masyarakat, anggota Fraksi PKB DPRD Kota Probolinggo nantinya akan membagi tugas sesuai bidang komisi masing-masing agar setiap persoalan warga dapat ditindaklanjuti secara lebih terarah.
Aspirasi yang masuk, kata Abdul Mujib, tidak akan berhenti sebatas catatan administrasi, melainkan akan dibawa dalam pembahasan bersama pemerintah daerah melalui rapat kerja dan agenda legislatif lainnya.
Program “Hari Fraksi” juga menerima berbagai masukan lain dari masyarakat, mulai dari kebutuhan fasilitas penunjang kader PKK hingga permohonan perbaikan fasilitas tempat ibadah dan dukungan instalasi listrik untuk kepentingan umum.
Abdul Mujib menegaskan, pola komunikasi langsung seperti ini penting dilakukan agar anggota DPRD tidak kehilangan arah dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, kehadiran wakil rakyat harus mampu memberikan solusi nyata, bukan sekadar mendengar tanpa tindak lanjut.
“Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif harus dijaga dengan kerja nyata. Karena itu Fraksi PKB ingin memastikan setiap aspirasi benar-benar diperjuangkan,” imbuhnya.
Melalui program tersebut, Fraksi PKB DPRD Kota Probolinggo berharap hubungan antara masyarakat dan wakil rakyat semakin terbuka serta mampu melahirkan kebijakan yang lebih berpihak terhadap kebutuhan warga, khususnya dalam sektor lapangan kerja dan kesejahteraan sosial.
Ferdi
