Brilian°PROBOLINGGO – Penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 menjadi momentum penting dalam memperkuat pengawasan pembangunan daerah serta memastikan jalannya pemerintahan tetap berpihak kepada masyarakat.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Probolinggo, Riadlus Solihin, menegaskan bahwa rekomendasi DPRD bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan bagian penting dari evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah yang harus dikawal bersama.
Menurutnya, seluruh catatan, kritik, dan saran yang disampaikan DPRD harus mampu diterjemahkan menjadi langkah nyata demi meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas program pembangunan, serta transparansi penggunaan anggaran daerah.
“Rekomendasi DPRD harus menjadi perhatian serius bersama. Ini bukan hanya tugas pemerintah daerah, tetapi juga bagian dari pengawalan bersama demi kepentingan masyarakat Kota Probolinggo,” tegas Riadlus Solihin dalam penyampaiannya.
Ia menilai fungsi pengawasan DPRD merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat. Karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah harus dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam rekomendasi yang disampaikan, DPRD Kota Probolinggo memberikan sejumlah catatan strategis terkait pelaksanaan program pemerintah selama tahun anggaran berjalan. Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain peningkatan pelayanan publik, optimalisasi pembangunan infrastruktur, efektivitas penggunaan anggaran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Riadlus juga mengingatkan bahwa hasil rekomendasi tidak boleh berhenti hanya pada pembacaan di ruang sidang. Menurutnya, masyarakat membutuhkan bukti nyata bahwa evaluasi DPRD benar-benar ditindaklanjuti dalam kebijakan dan program pemerintah daerah.
“Kalau rekomendasi hanya menjadi dokumen tahunan tanpa tindak lanjut, maka evaluasi kehilangan makna. Yang dibutuhkan masyarakat adalah perubahan nyata,” ujarnya.
Sementara itu, Pemerintah Kota Probolinggo menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dan rekomendasi yang diberikan DPRD. Rekomendasi tersebut dinilai menjadi bahan evaluasi penting untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kinerja pembangunan daerah ke depan.
Hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam penyampaian LKPJ tersebut juga mencerminkan pentingnya kolaborasi dalam membangun daerah. DPRD menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan, sementara pemerintah daerah menerima evaluasi sebagai bagian dari proses perbaikan pemerintahan.
Di tengah tingginya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang transparan dan akuntabel, pengawalan bersama terhadap hasil rekomendasi DPRD menjadi langkah penting agar pembangunan tidak hanya terlihat dalam laporan administrasi, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Momentum ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah membutuhkan komitmen bersama, bukan sekadar seremoni tahunan. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan hanya banyaknya program yang dijalankan, melainkan sejauh mana masyarakat merasakan dampak nyata dari kebijakan tersebut.
Ferdi
