Brilian°Jabar – Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, mengadakan pertemuan dengan Pimpinan dan Alat Kelangkaan Dewan (AKD) DPRD Provinsi Jabar di Gedung Pakuan, Kota Bandung.
Pertemuan ini menjadi momen untuk membahas sejumlah aspek pembangunan di Jawa Barat, termasuk isu persampahan, transportasi publik, pendidikan, dan program-program pembangunan ke depan.
Beberapa pimpinan DPRD Jabar yang hadir dalam pertemuan ini antara lain Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat, Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru’yat, Ineu Purwadewi Sundari, Oleh Soleh, dan Ade Ginanjar.
Turut hadir juga AKD, seperti Ketua Komisi I sampai V, para Ketua Fraksi, Ketua Kehormatan DPRD, dan Ketua Pembentukan Perda DPRD Jabar, bersama dengan beberapa Kepala Perangkat Daerah.
Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis, termasuk kendala dalam pengelolaan sampah, transportasi publik, pendidikan, hingga kelangsungan program-program pembangunan di Jawa Barat.
Bey Machmudin menyampaikan bahwa isu persampahan menjadi perhatian utama, dan perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pengelolaan sampah di daerah ini.
Bey menyatakan bahwa darurat persampahan harus menjadi titik balik untuk pengelolaan sampah yang lebih baik, dengan fokus pada pemilahan sampah organik.
Pengelolaan sampah yang modern dan memanfaatkan teknologi juga dianggap mendesak. Proyek strategis terkait pengelolaan sampah, seperti pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemprosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka di Kabupaten Bandung, perlu terus didorong.
Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi awal dari serangkaian diskusi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif untuk mendukung pembangunan di Provinsi Jawa Barat.
Bey Machmudin mengajak untuk menjalankan pertemuan serupa secara kontinu agar tercipta sinergi dalam pembangunan daerah. Selain itu, suasana pertemuan yang santai dan informal diharapkan dapat mempererat kerjasama antara eksekutif dan legislatif.
Para pimpinan DPRD Jabar menyambut baik inisiatif Bey Machmudin untuk memfasilitasi pertemuan ini. Mereka menilai bahwa pertemuan informal ini dapat mempererat kebersamaan dan memperkuat hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung pembangunan daerah.
Salah satu poin penting yang diangkat dalam pertemuan adalah memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum 2024 untuk menjaga agar proses pemilu berlangsung aman, damai, dan lancar.
