Beilian°PROBOLINGGO – Di tengah sorotan publik yang sebelumnya mencuat terkait pengadaan barang dan jasa termasuk isu viral busi kendaraan dinas Sekretariat DPRD Kota Probolinggo kini menunjukkan bahwa seluruh proses yang berjalan tetap berada dalam koridor regulasi yang berlaku
Data rincian pengadaan tahun anggaran 2025 hingga pertengahan 2026 memperlihatkan aktivitas belanja dalam skala besar yang mencakup ratusan paket pekerjaan mulai dari kebutuhan operasional harian konsumsi kegiatan hingga belanja modal seperti kendaraan dinas dan perangkat teknologi. Besarnya anggaran tersebut merupakan konsekuensi dari tingginya aktivitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi legislasi penganggaran dan pengawasan
Sorotan yang sempat muncul terutama terkait nilai pengadaan busi kendaraan dinas kini mendapatkan penjelasan dari pihak penyedia yang disingkat sebagai CSJ. Penyedia menegaskan bahwa harga yang beredar di masyarakat merupakan harga pembelian langsung yang hanya mencakup barang tanpa jasa dan pajak
Dalam sistem pengadaan pemerintah melalui E katalog harga yang tercantum merupakan harga paket yang telah mencakup berbagai komponen biaya. Rinciannya harga busi sebesar 350000 per unit dengan kebutuhan empat unit sehingga total 1400000 kemudian ditambah ongkos jasa servis sebesar 500000 menjadi 1900000. Setelah itu dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 12 persen sehingga total mencapai sekitar 2.060.000 belum termasuk komponen lain seperti pajak penghasilan dan biaya administrasi termasuk tanda tangan elektronik
Penyedia menegaskan bahwa jika harga tidak dimasukkan dengan komponen jasa dan pajak maka penyedia justru berpotensi mengalami kerugian karena tetap harus menanggung kewajiban pajak yang timbul. Penjelasan ini memperjelas bahwa perbedaan harga bukan merupakan mark up melainkan akibat perbedaan skema transaksi antara pembelian langsung dan pengadaan melalui sistem resmi pemerintah
Dalam sistem pengadaan pemerintah setiap transaksi wajib mengacu pada ketentuan yang telah diatur secara nasional. Pola paket pekerjaan dengan nilai di bawah ambang batas tender yang sebelumnya menjadi perhatian merupakan bagian dari mekanisme yang sah sebagai bentuk efisiensi selama tetap memenuhi prinsip akuntabilitas
Kemunculan penyedia seperti UD R dalam berbagai paket pekerjaan dapat dipahami sebagai bagian dari konsistensi penyedia dalam memenuhi kebutuhan teknis dan administratif. Hal yang sama juga terlihat pada penyedia konsumsi seperti WIP PAP dan DMN yang aktif mendukung kegiatan rapat dan agenda kedewanan yang berlangsung secara intensif
Pada sektor belanja modal termasuk kendaraan dinas pengadaan dilakukan dalam kerangka pengelolaan aset agar tetap layak operasional. Sementara pada sektor teknologi dan layanan pendukung penyedia seperti CJS Teknologi dan PAG berperan dalam memenuhi kebutuhan perangkat dan operasional kantor secara terintegrasi
Di sisi pemeliharaan kendaraan kerja sama dengan penyedia seperti CSJ menunjukkan adanya upaya menjaga kualitas layanan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan operasional
Upaya konfirmasi kepada Sekretaris DPRD Kota Probolinggo selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah dilakukan namun hingga berita ini diterbitkan belum terdapat tanggapan resmi. Meski demikian seluruh proses pengadaan telah tercatat dalam sistem resmi pemerintah dan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku
Perkembangan ini menunjukkan bahwa isu yang sebelumnya dipandang kritis kini mendapatkan penjelasan yang lebih utuh. Pengelolaan anggaran tidak hanya dilihat dari besarnya nilai tetapi juga dari kepatuhan terhadap aturan serta pemahaman terhadap struktur biaya yang melekat di dalamnya
Dengan demikian DPRD Kota Probolinggo tidak hanya menjalankan fungsi kelembagaan tetapi juga memperlihatkan bahwa tata kelola anggaran dapat tetap berjalan sesuai regulasi sekaligus terbuka untuk dipahami oleh publik.
Ferdi
