PT Pos Indonesia (Persero) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung modernisasi layanan publik, khususnya di sektor peradilan. Hal tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi bersama Mahkamah Agung RI yang membahas penyelarasan panduan teknis penanganan kiriman dokumen hukum sekaligus evaluasi kerja sama tahun 2025.
Rapat yang digelar di Kantor Pengadilan Tinggi Yogyakarta ini menjadi momentum penting bagi kedua institusi untuk memastikan setiap proses pengiriman dokumen peradilan berjalan sesuai standar, tepat waktu, dan akuntabel.
Dalam pertemuan tersebut, Mahkamah Agung RI menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan agar seluruh ketentuan dan pedoman dapat diterapkan secara konsisten di semua lingkungan peradilan. Koordinasi yang solid antara pengadilan dan kantor pos di daerah juga dinilai menjadi kunci kelancaran layanan di lapangan.
Dari sisi Pos Indonesia, komitmen peningkatan kualitas layanan terus diperkuat melalui standardisasi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi digital. Seluruh petugas pengantar pos telah melalui proses sertifikasi, sebagai bentuk kesiapan dalam mendukung layanan pengiriman dokumen hukum yang profesional dan berintegritas.
Sebagai bagian dari penyelarasan tersebut, buku panduan teknis atau handbook disiapkan dalam dua format, yakni fisik dan digital. Versi digital dapat diakses oleh seluruh petugas pengantar pos sebagai pedoman kerja harian, sehingga proses layanan dapat berjalan seragam dan sesuai standar operasional prosedur.
Kolaborasi antara Mahkamah Agung RI dan Pos Indonesia ini menjadi langkah nyata dalam mendorong sistem administrasi peradilan yang semakin modern, terpercaya, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sinergi ini juga mencerminkan peran Pos Indonesia sebagai mitra strategis lembaga negara dalam menghadirkan layanan yang bernilai bagi masyarakat.**
