Brilian°Probolinggo – Anggota DPRD Kota Probolinggo, Robert, angkat suara terkait penundaan rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota. Ia menilai, persoalan utama dalam kejadian tersebut bukan semata ketidakhadiran kepala daerah, melainkan lemahnya komunikasi dari pihak eksekutif.
“Sebetulnya ini kurang komunikasi saja. Harusnya ada pemberitahuan resmi kenapa wali kota tidak menghadiri paripurna,” tegas Robert saat dimintai keterangan.
Menurutnya, dalam tata tertib DPRD, wali kota memang diperbolehkan tidak hadir dan diwakilkan oleh wakil wali kota. Namun, hal itu tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada prosedur yang harus dipenuhi, termasuk alasan yang jelas serta bukti undangan resmi dari instansi yang lebih tinggi.
“Kalau menghadiri undangan gubernur, kementerian, atau bahkan presiden, itu sah. Tapi harus ada bukti undangan fisik. Itu yang jadi dasar,” jelasnya.
Robert juga menyoroti substansi agenda rapat. Ia menegaskan bahwa LKPJ merupakan laporan pertanggungjawaban wali kota secara langsung, sehingga kehadiran wali kota menjadi hal yang sangat penting secara etis maupun administratif.
“Ini kan bunyinya Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota, bukan wakil wali kota. Jadi walaupun wakil hadir, tetap harus ada dasar yang kuat kenapa wali kota tidak hadir,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Wakil Wali Kota diketahui hadir. Namun, menurut Robert, kehadiran tersebut belum cukup untuk menghindari polemik jika komunikasi awal tidak dilakukan dengan baik.
Sebagai bagian dari fraksi pendukung pemerintah, Robert mengaku tetap berupaya menjaga keseimbangan. Ia menyampaikan masukan secara terbuka di forum, meski pada akhirnya keputusan mayoritas fraksi adalah menunda rapat.
“Sebagai fraksi pemerintah, apa pun harus kita sampaikan. Tadi sebenarnya bisa saja dilanjutkan, tapi karena teman-teman banyak yang tidak sepakat, ya akhirnya ditunda,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi serius, terutama dalam hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, koordinasi yang baik adalah kunci agar agenda pemerintahan tidak terganggu.
“Mulai sekarang harus ada komunikasi yang lebih baik antara pimpinan, Sekwan, dan pihak eksekutif. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang,” tegasnya.
Rapat Paripurna LKPJ tersebut akhirnya dijadwalkan ulang pada hari Senin. Robert berharap, pada agenda berikutnya, wali kota dapat hadir langsung sehingga tidak menimbulkan polemik baru.
“Harapan saya sederhana, Senin nanti wali kota harus hadir. Ini bukan hanya soal aturan, tapi juga soal menghargai lembaga,” pungkasnya.
Penundaan ini menjadi catatan penting: di balik prosedur yang sudah jelas, komunikasi tetap menjadi faktor penentu. Tanpa itu, agenda resmi pun bisa tersandung hal yang sebenarnya bisa dihindari.
Ferdi
