Brilian°KOTA PROBOLINGGO – Anggota Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Eko Purwanto, memanfaatkan Reses Masa Sidang II Tahun 2026 sebagai ruang dialog terbuka dengan masyarakat. Kegiatan yang digelar di Aula Kantor DPC PKB Kota Probolinggo, Jalan Raya Mastrip, Sabtu (28/2), itu dihadiri sekitar 100 warga dari berbagai elemen.
Reses bukan sekadar agenda formal. Dalam forum tersebut, Eko menekankan bahwa pembangunan kota harus lahir dari kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar mengejar target administratif.
“Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah harus memberi dampak langsung, baik secara ekonomi maupun sosial. Jangan hanya memenuhi program di atas kertas,” tegasnya di hadapan peserta.
Sebagai anggota Komisi III yang membidangi pembangunan, Eko memberi perhatian khusus pada aspek perencanaan infrastruktur. Menurutnya, kualitas pembangunan sangat ditentukan oleh kematangan perencanaan. Ia mengingatkan agar proyek-proyek daerah tidak dijalankan secara tergesa-gesa tanpa kajian komprehensif.
“Pembangunan tidak boleh dipaksakan. Harus dirancang matang agar manfaatnya bisa dirasakan jangka panjang. Kalau perencanaannya lemah, yang dirugikan masyarakat,” ujarnya lugas.
Dalam sesi dialog, warga menyampaikan berbagai aspirasi. Mulai dari perbaikan fasilitas umum, peningkatan kualitas jalan lingkungan, hingga dorongan pemberdayaan ekonomi lokal. Beberapa peserta juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap proyek-proyek yang sedang berjalan agar hasilnya sesuai standar.
Eko memastikan seluruh masukan dicatat secara resmi dan akan dibawa dalam pembahasan di DPRD. Ia menegaskan fungsi legislatif bukan hanya menyusun regulasi, tetapi juga mengawal implementasi kebijakan agar tepat sasaran.
“Kami di DPRD punya tanggung jawab memastikan setiap rupiah anggaran kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat nyata,” katanya.
Reses yang dimulai pukul 15.00 WIB itu berlangsung interaktif. Warga tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga menawarkan gagasan. Suasana dialog menunjukkan tingginya harapan masyarakat terhadap arah pembangunan Kota Probolinggo ke depan.
Bagi Eko, pembangunan yang pro-rakyat berarti mendahulukan kepentingan publik di atas kepentingan politik sesaat. Ia menilai keberhasilan sebuah kebijakan bukan diukur dari seremoninya, melainkan dari dampaknya di lapangan.
Momentum reses ini menjadi pengingat bahwa kebijakan daerah harus dibangun dari bawah. Aspirasi masyarakat adalah fondasi, bukan pelengkap. Jika perencanaan matang dan pengawasan berjalan, pembangunan bukan sekadar proyek—melainkan investasi masa depan kota.
Dengan komitmen tersebut, Eko berharap pembangunan di Kota Probolinggo ke depan semakin terarah, berkelanjutan, dan benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
Ferdi
