Brilian°Surabaya – Fraksi PDI Perjuangan, Komisi D DPRD Kota Surabaya, ibu Dyah Katarina S.Psi.M.Si menggelar reses masa persidangan III Tahun 2022, di Jalan karah VD no 79C Surabaya, Jum’at (13/05/2022).
Reses tersebut dihadiri para tokoh masyarakat, tokoh pemuda , perwakilan dari guru paud, ketua PKK, Kader Pos Yandu, Pengelola guru TPQ Darunnajah, perwakian dari tim dandan omah dan beberapa warga karah VD dan juga dari Ibu RT maupun RW.
Tampak masyarakat yang hadir sangat antusias, meskipun cuaca diguyur hujan, tak mengurangi semangat Ibu Dyah dalam menanggapi aspirasi masyarakat.
Masa reses merupakan masa penting yang sejatinya secara fungsional sebagai media menjaring aspirasi masyarakat. Reses merupakan kewajiban bagi anggota DPRD dalam menjaring informasi untuk kemudian disalurkan.
Dyah Katarina memaparkan, aspirasi yang berhasil dihimpun melalui reses nantinya akan diperjuangkan melalui lembaganya.
“Saya juga berharap apa yang menjadi usulan masyarakat nantinya juga dapat disampaikan dalam musrembang tingkat wilayah RT, RW, Kelurahan maupun Kecamatan,” paparnya.
Komisi D DPRD kota dari Fraksi Partai PDI Perjuangan ini menyampaikan, bahwa apa yang menjadi kebutuhan masyarakat akan selalu di perjuangkan dan akan minta Pemerintah kota Surabaya untuk diprioritaskan.
“Intinya, kami selalu siap untuk memperjuangkan aspirasi warga,” ujar wanita yang akrab disapa Bu Dyah ini.
Dirinya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aspirasinya. Oleh karena itu, Dyah mengaku akan selalu berjuang demi kesejahteraan masyarakat Surabaya.
“Ada beberapa macam aspirasi warga mulai dari mencari pekerjaan, pengajuan alat kesehatan, Pengajuan CCTV, pengajuan tikar dan lain sebagainya,” ungkap Dyah saat diwawancarai brilian-news.id usai reses.
Menurutnya, dalam reses kali ini ada yang lebih urgent untuk segera di follow up terlebih dahulu.
“Seperti penyebab banjir yang menurut warga perlu adanya analisa dan harus segera di tindak lanjuti supaya tidak ada penyebab banjir,” terangnya.
Kemudian, ada beberapa kelompok usaha sekitar 10 orang yang merupakan komoditi dan mungkin perlu pembinaan supaya mereka bisa berdagang atau sebuah kelompok usaha, karena mereka sudah ada yang expert (profesional) yang artinya tidak melatih lagi.
“Tapi mereka kurang job yang nantinya akan saya sampaikan kepada dinas terkait seperti apa programnya yang akan diturunkan disini,” lanjut Dyah.
Dyah berharap agar Pemkot bisa menfasilitasi dan merealisasi.”Mudah-mudahan dengan anggaran yang ada dan program-program yang ada, bisa diatur dan terlaksana dengan baik,” pungkasnya.
