Brilian•BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung menegaskan prioritas penanganan infrastruktur di kawasan pemukiman sebagai langkah menyelesaikan persoalan yang paling dekat dengan kehidupan warga. Hal itu disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat menghadiri kegiatan Siskamling Siaga Bencana Edisi ke-37 di Kelurahan Turangga, Senin 17 November 2025.
Farhan menjelaskan, perbaikan infrastruktur sengaja dimulai dari pemukiman karena area tersebut menjadi sumber dari banyak persoalan sehari-hari masyarakat.
“Kenapa tidak dari jalan protokol? Karena masalah utama ada di pemukiman. Kalau pemukiman dibereskan dan masyarakat diberdayakan, insyaallah kawasan protokol akan ikut tertata,” ujarnya.
Dalam peninjauan di sejumlah RW, Farhan menemukan beberapa titik yang dinilai perlu penanganan segera, mulai dari persoalan limpasan air saat hujan deras hingga saluran yang tidak berfungsi.
“Di RW 3, ada limpasan air yang harus segera ditangani. Termasuk perbaikan PJU dan penataan jalan permukiman,” jelasnya.
Salah satu sorotan Pemkot adalah saluran air kotor atau branggang yang tertutup bangunan sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
“Kita akan cek langsung bangunannya. Kalau melanggar, kami tindak,” tegas Farhan.
Selain itu, rencana pembuatan sodetan untuk mengurangi risiko banjir juga tengah dikaji, bersamaan dengan pemeliharaan pohon dan penataan PJU di kawasan pemukiman.
Farhan menambahkan bahwa pemetaan kerawanan bencana bertujuan menilai ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bahaya.
“Lewat pemetaan ini, kita bisa melihat kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana,” tuturnya.
Kerawanan yang sering ditemukan antara lain limpasan air, kebakaran, curanmor, jambret, serta pohon tumbang. Hal-hal ini kemudian menjadi dasar penanganan lintas dinas yang hadir dalam giat Siskamling Siaga Bencana.
Terkait pohon tumbang, Farhan meminta agar respon dipercepat karena risikonya cukup tinggi.
“Saya khawatir akarnya tidak lagi kuat. Tolong selidiki penyebabnya,” kata Farhan kepada OPD terkait.
Ia juga meminta lurah dan camat bertindak cepat bila menemukan kondisi darurat.
“Kalau perlu dipotong saat itu juga, potong. Yang penting camat dan lurah saling koordinasi,” ujarnya.
Siskamling Siaga Bencana sendiri dilakukan secara bergilir di 151 kelurahan untuk memotret persoalan faktual warga.
“Kita belum selesai satu putaran. Kurang lebih 30 minggu baru selesai. Dari situ kita tahu apa saja persoalan setiap kelurahan,” katanya.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, sejumlah masalah terus berulang di berbagai wilayah, seperti PJU tak berfungsi, saluran air bermasalah, dan infrastruktur pemukiman yang perlu perbaikan. Farhan meminta warga agar aktif melaporkan potensi bahaya atau kerusakan infrastruktur kepada lurah atau camat agar dapat segera ditindaklanjuti.
“Ini untuk membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” tuturnya.**
