Brilian•BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung bersama DPRD Kota Bandung terus menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Agenda ini menindaklanjuti Rapat Paripurna yang dilaksanakan pada Jumat, 4 Juli 2025, di Gedung DPRD Kota Bandung.
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, S.H., dengan dihadiri Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Sekda Kota Bandung Iskandar Zulkarnain, unsur Forkopimda, para Anggota DPRD, serta jajaran pimpinan OPD.
Dalam penyampaian jawaban atas pandangan umum fraksi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan komitmen Pemkot untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui transformasi digital di berbagai sektor. Hal ini diharapkan dapat memperluas basis pajak dan memaksimalkan potensi pendapatan yang belum tergarap.
“Upaya digitalisasi layanan akan terus didorong sebagai salah satu langkah konkret untuk meningkatkan PAD,” kata Farhan.
Selain itu, Farhan juga menekankan pentingnya pembenahan infrastruktur dasar, termasuk normalisasi sungai, penguatan sistem pengolahan sampah, dan perbaikan jalan. Pemkot juga menyiapkan berbagai program pemberdayaan ekonomi kreatif dengan fokus pada subsektor MICE, serta penguatan perlindungan sosial bagi warga rentan.
Terkait masukan fraksi mengenai pengendalian inflasi, Farhan menjelaskan, anggaran akan dialokasikan untuk cadangan pangan, penguatan sanitasi, dan optimalisasi layanan kesehatan melalui skema Universal Health Coverage (UHC).
Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, S.H., menegaskan bahwa Badan Anggaran akan segera menuntaskan pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025 sesuai jadwal. Pembahasan ini berjalan paralel dengan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.
“Kami harap Badan Anggaran dapat melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat Kota Bandung,” ujar Asep.
Seluruh proses akan dikawal secara transparan melalui portal resmi bandung.go.id agar masyarakat bisa memantau perkembangan kebijakan secara langsung. Selain itu, Pemkot Bandung juga terus mendorong partisipasi publik lewat program “Akselerasi Kewilayahan” yang memberi ruang bagi aspirasi hingga ke tingkat RW.
Dengan sinergi yang baik antara Pemkot dan DPRD, diharapkan penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 bisa rampung tepat waktu, akuntabel, dan berdaya guna untuk meningkatkan kualitas hidup warga Bandung**
