Brilian°Jabar – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menerima audiensi terkait permohonan pembangunan SMAN Ciater dari Panitia Perintis SMA Negeri Ciater. Audiensi tersebut berlangsung di ruang Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat pada Senin, 11 September 2023.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya, dan Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Sari Sundari, Enjang Tedi, serta Raden Tedi, menerima langsung audiensi tersebut. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, Wahyu Mijaya, turut hadir bersama jajarannya.
Abdul Hadi Wijaya mengungkapkan bahwa Panitia Perintis SMA Negeri Ciater menanyakan tindak lanjut dari proposal pendirian SMAN Ciater yang telah diajukan pada April 2020. Mereka juga mendesak agar Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, dimasukkan dalam daftar wilayah prioritas pembangunan unit sekolah baru (USB) di Jabar.
Gus Ahad menyampaikan bahwa Kecamatan Ciater selama ini menjadi daerah blank zonasi, menyebabkan kesulitan bagi anak-anak di sana untuk masuk sekolah negeri, khususnya SMA Negeri. Meskipun terdapat sekolah negeri di Jalan Raya Cagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, namun jaraknya sekitar 8 kilometer. Namun, siswa dari Kecamatan Ciater tidak dapat masuk ke sekolah negeri melalui jalur zonasi, menjadi alasan utama permintaan pembangunan SMAN Ciater dan masuknya ke dalam daftar wilayah prioritas pembangunan USB.
Gus Ahad menjelaskan bahwa pihaknya telah memahami masalah ini sejak 2020 dan bahkan melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Ciater. Kendati demikian, pembangunan unit sekolah baru memerlukan waktu dan alokasi anggaran selama dua tahun.
Gus Ahad juga mengungkapkan bahwa masih banyak wilayah lain yang membutuhkan pembangunan unit sekolah baru. Data dari Dinas Pendidikan Jabar menunjukkan bahwa Kecamatan Ciater tidak termasuk dalam 16 wilayah prioritas USB, bahkan tidak masuk dalam 20 besar.
Gus Ahad menekankan bahwa pemerintah perlu melakukan terobosan untuk menyelesaikan masalah ini. Meskipun kondisi di Kecamatan Ciater memiliki sekolah swasta yang masih beroperasi, pemerintah diharapkan dapat menemukan solusi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat setempat.
