Gerindra Minta Penyertaan Modal Rp37,6 Miliar ke Tirtawening Disertai Kajian Investasi

Kamis, 15 Okt 2026 14:31 WIB
Gerindra Minta Penyertaan Modal Rp37,6 Miliar ke Tirtawening Disertai Kajian Investasi

Brilian•BANDUNG – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bandung meminta Pemerintah Kota Bandung melengkapi rencana penyertaan modal kepada Perumda Tirtawening dengan kajian investasi, target cakupan pelayanan, serta rencana bisnis yang jelas.

Permintaan tersebut menjadi salah satu poin dalam pandangan umum Fraksi Partai Gerindra terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis (15/10/2026).

Rapat dipimpin Pimpinan DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya, didampingi Toni Wijaya, serta dihadiri Wakil Wali Kota Bandung Erwin, anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan pimpinan kewilayahan.

Bacaan Lainnya

Empat Raperda yang mendapat tanggapan fraksi meliputi Rumah Susun, Perubahan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengarusutamaan Gender, serta Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Tirtawening.

Penyertaan Modal Tirtawening Perlu Kajian

Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra mencermati rencana penyertaan modal berupa tanah seluas 5.244 meter persegi dengan nilai wajar Rp37.666.100.000 kepada Perumda Tirtawening Kota Bandung.

Dengan penambahan tersebut, total modal yang disetor Pemerintah Kota Bandung kepada Perumda Tirtawening disebut mencapai Rp881.123.600.115.

Fraksi Gerindra memahami bahwa penyertaan modal tersebut berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan air bagi masyarakat.

Namun, penambahan modal dinilai perlu didukung perencanaan yang matang agar aset daerah yang diserahkan benar-benar memberikan manfaat terhadap peningkatan pelayanan publik.

Karena itu, Fraksi Gerindra meminta agar usulan penyertaan modal dilengkapi kajian ekonomi atau investasi, kajian hukum, analisis investasi independen, target cakupan layanan, serta rencana bisnis yang dapat dijalankan.

Pengelolaan perusahaan juga diharapkan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran.

Rumah Susun Harus Memenuhi Ketentuan

Terkait Raperda Rumah Susun, Fraksi Gerindra menilai pembangunan hunian vertikal menjadi salah satu pilihan untuk menjawab keterbatasan lahan dan meningkatnya kebutuhan tempat tinggal di Kota Bandung.

Fraksi tersebut mengapresiasi rencana pemerintah daerah menyediakan rumah susun yang layak, terjangkau, sehat, dan aman bagi masyarakat.

Meski demikian, terdapat sejumlah ketentuan yang diminta untuk diperhatikan dalam pembahasan Raperda.

Salah satunya mengenai kewajiban pengembang rumah susun komersial untuk menyediakan rumah susun umum paling sedikit 20 persen dari total luas lantai atau jumlah unit yang dibangun.

Fraksi Gerindra juga mengingatkan ketentuan kepemilikan satuan rumah susun oleh warga negara asing yang memiliki izin tinggal sesuai peraturan perundang-undangan, khususnya pada bangunan yang berdiri di atas tanah berstatus hak pakai.

Selain itu, dalam pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), pembangunan fisik rumah susun harus telah mencapai sedikitnya 20 persen sesuai ketentuan yang berlaku.

Aset Daerah Harus Tercatat dan Terjaga

Dalam pembahasan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Fraksi Gerindra meminta pemerintah memastikan seluruh aset daerah dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pengamanan aset tidak cukup hanya melalui pencatatan administratif, tetapi juga harus mencakup pengamanan fisik dan hukum, termasuk kelengkapan bukti kepemilikan yang sah atas nama Pemerintah Kota Bandung.

Fraksi tersebut juga meminta pemeliharaan aset dilakukan secara berkala agar barang milik daerah tetap dapat digunakan sesuai fungsinya.

Selain inventarisasi tahunan, Fraksi Gerindra mengingatkan perlunya sensus barang milik daerah setiap lima tahun.

Sensus tersebut diperlukan untuk mencocokkan kondisi fisik aset di lapangan dengan dokumen pencatatan, termasuk pemasangan kode identifikasi barang.

Melalui pendataan yang tertib, aset pemerintah diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengarusutamaan Gender Perlu Masuk Perencanaan Anggaran

Sementara itu, mengenai Raperda Pengarusutamaan Gender, Fraksi Gerindra berpandangan bahwa kebijakan tersebut harus terintegrasi dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan Kota Bandung.

Penerapannya perlu didukung melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Fraksi Gerindra menjelaskan bahwa pelaksanaan PPRG menggunakan dokumen analisis, antara lain Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS).

Kedua instrumen tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dalam program pemerintah, mencari penyebabnya, serta menyusun langkah perbaikan yang sesuai.

Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan empat unsur utama, yakni akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dari program pembangunan.

Hasil analisis tersebut diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, penentuan tindakan afirmatif, serta indikator keberhasilan program pemerintah daerah.

Melalui pandangan umum terhadap keempat Raperda tersebut, Fraksi Partai Gerindra berharap pembahasan bersama DPRD dan Pemerintah Kota Bandung dapat menghasilkan regulasi yang sesuai kebutuhan masyarakat serta mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah.** (Ken)

Pos terkait