Brilian°Tangerang Selatan Jawa Barat– Kunjungan Pansus RUU IKN (Ibu Kota Negara) dan Menteri PPN/Kepala Bappenas ke BSD City dan Alam Sutera untuk studi banding, dipertanyakan ahli tata kota. Pasalnya, relasi penghuni dengan pengelola kawasan itu dinilai berbeda dengan di ibu kota negara.
Pansus RUU IKN dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, meninjau kawasan permukiman BSD City dan Alam Sutera di Kota Tangerang Selatan, Banten, Minggu (16/1).
“Tempat seperti BSD City, Alam Sutera, Sentul City, Meikarta, dll, itu tidak bisa disebut kota walaupun beberapa cukup besar untuk setara kota kecil-sedang. Di sana tidak ada warga, adanya konsumen,” kata ahli tata kota, Elisa Sutanudjaja, seperti dikutip media ini dari akun twitter-nya Senin (17/1).
Meski demikian, Elisa memahami mengapa BSD City dan Alam Sutera jadi referensi untuk pembangunan ibu kota baru yang akan dituangkan di RUU IKN. Karena menurutnya, seperti di BSD City dan Alam Sutera, di IKN pun warga tak punya hak atas penyusunan tata ruang kota mereka.
Jika di BSD City dan Alam Sutera hal itu jadi kewenangan pengembang, maka menurutnya di IKN semua hak warga diambil alih oleh suatu badan otorita.
“Di ibu kota 8.0, calon penghuni tidak punya hak atas kota yang termanifestasi lewat penyusunan tata ruang, memilih wakil rakyat, musrenbang, dll. Hak itu dihilangkan semua oleh otorita,” lanjutnya.
“Ibu kota 8.0 bahkan lebih parah dari BSD City, dll, karena setidaknya konsumen masih bisa pilih wali kota atau bupati,” ujar Elisa Sutanudjaja menambahkan.
Melalui keterangan resmi, Minggu (16/1), Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, fokus peninjauan ke BSD City dan Alam Sutera itu meliputi inovasi, pengelolaan, konsep berkelanjutan atau sustainability, hingga sistem keamanan kawasan.
“Informasi dan data yang dihimpun dalam tinjauan lapangan tersebut akan digunakan sebagai salah satu masukan penting untuk perencanaan pembangunan IKN,” pungkas Suharso Monoarfa mengakhiri perbincangan bersama awak media.
