Brilian°Jabar – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, yang membidangi kesejahteraan rakyat, baru-baru ini memberikan tanggapan positif terhadap usulan penerapan kembali Ujian Nasional (UN) setelah sempat dihentikan. Namun, mereka menyampaikan beberapa syarat dan catatan penting terkait pelaksanaan ujian tersebut.
Menurut anggota Komisi V, keputusan untuk melaksanakan kembali Ujian Nasional seharusnya tidak hanya berdasarkan kebutuhan administrasi pendidikan, tetapi juga harus mempertimbangkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa syarat yang disampaikan oleh Komisi V terkait dengan penerapan kembali Ujian Nasional:
Reformasi dan Pembenahan Sistem Ujian
Komisi V DPRD Jawa Barat menekankan pentingnya melakukan evaluasi terhadap sistem ujian yang ada, termasuk perbaikan soal ujian dan cara penilaiannya. Ujian Nasional harus dirancang untuk benar-benar mencerminkan kemampuan siswa secara objektif dan adil, serta tidak hanya menjadi ajang untuk menilai kemampuan akademik, tetapi juga keterampilan yang relevan dengan dunia kerja dan kehidupan.
Kesiapan Infrastruktur dan Sumber Daya
Penerapan UN harus didukung dengan infrastruktur yang memadai, baik dalam hal teknologi maupun kualitas tenaga pendidik. Komisi V meminta agar pemerintah memastikan kesiapan fasilitas di sekolah-sekolah, termasuk di daerah-daerah terpencil, agar ujian dapat dilaksanakan dengan lancar dan tidak terjadi ketimpangan antara sekolah satu dengan yang lainnya.
Evaluasi Terhadap Pengaruh Psikologis bagi Siswa
Komisi V juga mengingatkan agar ujian tidak membebani psikologis siswa. Mereka meminta agar ujian ini dilaksanakan dengan pendekatan yang lebih humanis dan tidak menyebabkan stres yang berlebihan bagi para pelajar. Dalam hal ini, peran orang tua dan guru sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesiapan mental siswa dalam menghadapi ujian.
Penerapan Kebijakan yang Adil dan Merata
Komisi V juga menekankan pentingnya pemerataan kesempatan dan akses pendidikan berkualitas di seluruh wilayah Jawa Barat. Semua siswa harus memiliki peluang yang sama untuk menghadapi ujian, tanpa ada hambatan berdasarkan faktor ekonomi atau geografis. Pemerintah provinsi diharapkan dapat menyediakan bantuan dan dukungan bagi sekolah-sekolah yang kurang mampu dalam mempersiapkan ujian.
Penyesuaian dengan Kurikulum Merdeka Belajar
Mengingat adanya penerapan kurikulum Merdeka Belajar, Komisi V meminta agar pelaksanaan Ujian Nasional disesuaikan dengan filosofi kurikulum tersebut. Hal ini berarti bahwa ujian tidak hanya mengukur pengetahuan, tetapi juga harus memperhitungkan kompetensi lain yang lebih relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja.
Dengan beberapa syarat ini, Komisi V DPRD Jawa Barat memberikan dukungan terhadap keputusan untuk mengembalikan Ujian Nasional, namun dengan catatan bahwa sistem ujian harus lebih berorientasi pada perkembangan kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa secara menyeluruh.
