Brilian°Jabar – Komisi IV DPRD Jawa Barat memberikan kritik terhadap pelaksanaan Program Listrik Desa yang bertujuan untuk meningkatkan akses listrik bagi masyarakat di wilayah pedesaan.
Kritik ini muncul karena adanya berbagai hambatan dalam implementasi program, yang dinilai belum berjalan maksimal meskipun program tersebut memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.
Poin-Poin Kritik dari Komisi IV DPRD Jabar:
Ketimpangan dalam Distribusi Listrik
Banyak desa di Jawa Barat, terutama di wilayah terpencil, masih belum menikmati akses listrik secara merata.
Kendala geografis, seperti sulitnya medan, sering disebut sebagai alasan utama keterlambatan penyediaan listrik.
Kurangnya Transparansi Program
Komisi IV menyoroti perlunya transparansi dalam anggaran dan progres implementasi program ini.
Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi jelas mengenai jadwal dan tahapan pelaksanaan program listrik desa.
Keterbatasan Infrastruktur
Infrastruktur kelistrikan di beberapa daerah belum memadai untuk mendukung penyebaran listrik ke seluruh desa.
Selain itu, sering terjadi masalah teknis, seperti kualitas jaringan yang buruk dan pemadaman yang berulang di beberapa wilayah yang sudah memiliki listrik.
Minimnya Partisipasi Masyarakat Lokal
Masyarakat desa jarang dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program ini, sehingga kebutuhan spesifik mereka sering tidak terpenuhi.
Pelibatan masyarakat dapat membantu mengidentifikasi solusi yang lebih praktis untuk kendala lokal.
Saran dari Komisi IV:
Evaluasi Menyeluruh: Program ini membutuhkan evaluasi yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi titik lemah dalam perencanaannya.
Peningkatan Anggaran: Alokasi anggaran perlu ditingkatkan untuk menjangkau desa-desa yang selama ini belum terakses.
Kerja Sama Multipihak: Melibatkan BUMD, PLN, dan pemerintah desa untuk mempercepat distribusi dan memastikan solusi yang sesuai dengan kondisi lokal.
Pengawasan yang Ketat: DPRD meminta agar pengawasan terhadap pelaksanaan program lebih diperkuat, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran.
Kesimpulan:
Meskipun Program Listrik Desa adalah inisiatif yang positif, pelaksanaannya di Jawa Barat masih memerlukan banyak perbaikan. Kritik dari Komisi IV DPRD Jabar menyoroti pentingnya kolaborasi, transparansi, dan pengawasan untuk memastikan program ini benar-benar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa yang selama ini belum terjangkau listrik.
