Brilian•Bandung – Ketua DPRD Kota Bandung, H. Tedy Rusmawan menekankan pentingnya dibangun kolaborasi dan komunikasi oleh aparat kewilayahan dengan unsur masyarakat/warga dalam mewujudkan program pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya secara luas.
Penekanannya itu ia kemukakan saat menghadiri kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Rancaekek, Rabu (9/2/2022).
Aparat Kewilayahan, kata H. Tedy, merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Kota memiliki peran sangat strategis dalam upaya kebermanfaatan pembangunan di masyarakat.
“Maka dari itu, informasi sekecil apapun terkait rencana dan atau kebijakan yang akan dilakukan harus dikomunikasikan atau disampaikan kepada masyarakat, agar outputnya dapat dipahami dan dipatuhi oleh seluruh pihak,” ujarnya.
Tedy pun mengapresiasi beberapa program kegiatan yang telah dan terus dilakukan oleh Kecamatan Rancasari, dalam rangka mendukung dan merealisasikan misi Kota Bandung sebagai kota yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis, meskipun dengan keterbatasan daya dukung anggaran yang tersedia.
“Berkaitan dengan tema Musrenbang hari ini adalah memantapkan pembangunan infrastruktur, di mana hal ini selaras dengan keinginan dan menjadi harapan dari mayoritas masyarakat, untuk dilakukannya pembangunan infrastruktur, khususnya terkait penanganan banjir. Maka mudah-mudahan harapan masyarakat ini, bisa menjadi catatan dan perhatian pemerintah untuk segera dapat diwujudkan,” ucapnya.
Tedy pun mengingatkan, bahwa peran aparat kewilayahan sebagai garda terdepan untuk dapat mencegah sekaligus memutus rantai penularan Covid-19 warganya. Sebab, berdasarkan informasi yang diterimanya, bahwa terjadi transisi terkait pola penyebaran Covid-19 saat ini.
Saat ini pola penyebaran covid-19 bersumber dari lingkungan sekolah kemudian terjadi penularan di lingkungan keluarga, dan berkembang ke lingkungan perkantoran atau tempat kerja.
“Kami mendapatkan informasi bahwa saat ini mulai terjadi peningkatan kasus Covid-19 di beberapa sekolah hingga perkantoran, ternyata pola penyebarannya adalah ketika siswa itu datang ke rumah dari sekolahnya, lalu tidak segera membersihkan diri dan perlengkapan yang dipakainya, ia menjadi faktor pembawa Covid-19. Di rumah ia lalu menyebarkan kepada orangtuanya, dan kemudian orangtuanya kerja, akhirnya menjadi klaster perkantoran,” ujarnya.
Oleh karena itu, menurut Tedy upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah Kota Bandung dengan mengurangi kapasitas dan lama kegiatan PTM terbatas, cukup tepat. Namun, ia juga mendorong agar Pemkot Bandung harus mulai mempersiapkan beberapa strategi, bahkan hingga skenario terburuk, jika kasus Covid-19 ini terus meningkat.
“Sehingga Pemkot Bandung, khusus Satgas Covid-19 harus mengantisipasi sesegera mungkin, terkait pelaksanaan PTM terbatas ini untuk lebih selektif lagi, sehingga disaat terjadi kasus, PTM terbatas di sekolah tersebut harus ditutup sementara. Karena sejauh ini kebijakan untuk kembali menerapkan full PJJ, masih belum akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung,” katanya.**
