Brilian°Jabar – Anggota DPRD Jawa Barat, Muhammad Jaenudin, menekankan pentingnya perjuangan untuk mencapai kemandirian pangan karena hal tersebut berkaitan dengan sumber kehidupan warga negara. Dalam diskusi mengenai Peraturan Daerah Provinsi Jabar Nomor 4 tahun 2012 tentang kemandirian pangan daerah di Sukabumi pada 24 Maret 2024.
Jaenudin menyampaikan bahwa meskipun sudah ada regulasi terkait, tetapi masih diperlukan penegasan karena petani sering mengalami kesulitan dalam mengakses pupuk subsidi yang disediakan oleh pemerintah.
Jaenudin menjelaskan bahwa setiap daerah di Jawa Barat memiliki tingkat kemandirian pangan yang berbeda, dan yang penting adalah bagaimana daerah tersebut bisa memanfaatkan potensi yang ada.
Ia mengungkapkan bahwa program kemandirian pangan seringkali terhambat oleh kendala akses petani terhadap pupuk subsidi. Sistem distribusi pupuk subsidi dengan kartu tani di lapangan seringkali tidak berjalan lancar karena tidak semua petani terdaftar dalam kelompok tani dan tidak memiliki kartu tani.
Pemerintah saat ini tengah berupaya untuk memperbaiki distribusi pupuk subsidi dengan menggunakan KTP yang terdaftar sebagai anggota kelompok tani, yang dinilai lebih mudah dan efisien. Namun, ia menekankan bahwa regulasi terkait perlu diperjelas hingga ke tingkat daerah untuk memastikan efektivitasnya.
Jaenudin juga menegaskan pentingnya pengawasan terhadap distribusi pupuk subsidi oleh semua pihak, termasuk perangkat pemerintahan dari tingkat desa hingga kabupaten/kota.
Selain itu, ia mengajak semua pihak untuk mensosialisasikan pentingnya kemandirian pangan guna pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan mutu sumber daya manusia dan alam para petani dan pelaku usaha pertanian di daerah.
Melalui perjuangan untuk mencapai kemandirian pangan yang berkelanjutan, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan mendorong pengembangan produk pangan dalam negeri yang memiliki kualitas lebih baik.
