BANYUWANGI — Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo menilai penerapan pola tiba-bongkar-berangkat (TBB) di lintasan Ketapang-Gilimanuk perlu mempertimbangkan kondisi kepadatan di kedua pelabuhan sekaligus aspek keselamatan pelayaran di Selat Bali.
Khoiri mengatakan TBB berpotensi tidak menyelesaikan persoalan apabila antrean kendaraan terjadi secara bersamaan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, dan Pelabuhan Gilimanuk, Bali.
“Kondisi saat ini berbeda, kepadatan terjadi di kedua sisi, baik di Pelabuhan Ketapang maupun Gilimanuk. Kendaraan pada kedua pelabuhan sama-sama membutuhkan pelayanan,” kata Khoiri dalam keterangannya, Senin.
Menurut dia, penerapan TBB dengan mengembalikan kapal dari Gilimanuk ke Ketapang tanpa muatan dapat membuat kendaraan di Gilimanuk kehilangan kesempatan pelayanan. Kendaraan yang telah menunggu harus kembali menunggu kapal berikutnya.
Ia mempertanyakan efektivitas penerapan pola tersebut ketika kedua sisi sama-sama mengalami kepadatan.
“Pertanyaannya apabila kedua sisi sama-sama padat, TBB seharusnya dilakukan untuk melayani sisi yang mana?” ujarnya.
Khoiri menjelaskan pola TBB memang dapat menghemat waktu karena kapal tidak melakukan proses pemuatan di Gilimanuk. Namun, penghematan sekitar 15 menit tersebut belum tentu menghasilkan tambahan perjalanan karena keterbatasan slot dan kapasitas dermaga tetap menjadi kendala.
Kapal yang tiba kembali di Ketapang juga belum tentu dapat langsung bersandar karena masih terdapat antrean kapal di perairan.
Menurut Khoiri, kondisi tersebut berpotensi menambah pergerakan dan antrean kapal di area perairan Selat Bali yang terbatas. Karena itu, kebijakan penguraian antrean harus tetap mempertimbangkan keselamatan pelayaran.
“Persoalan tidak selesai, tetapi berpotensi hanya berpindah ke sisi lain, disertai tambahan risiko keselamatan akibat bertambahnya pergerakan dan antrean kapal pada area perairan Selat Bali yang terbatas,” katanya.
Ia mengatakan TBB lebih relevan diterapkan pada periode tertentu ketika arus kendaraan dominan bergerak dari satu sisi dan relatif rendah dari sisi lainnya, seperti saat arus mudik atau balik Lebaran.
Untuk kondisi normal saat ini, Gapasdap mendorong peningkatan kapasitas infrastruktur penyeberangan sebagai solusi yang lebih mendasar.
Khoiri meminta pengerjaan peningkatan kapasitas Dermaga MB II dipercepat dan dipastikan selesai sesuai kebutuhan pelayanan.
Ia juga meminta persiapan pengoperasian sementara pada periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 dilakukan sejak dini dengan tetap memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan.
