Brilian°PROBOLINGGO – Anggota DPRD Kota Probolinggo dari Fraksi PPP, Robit Riyanto, meminta Pemerintah Kota Probolinggo memastikan kesiapan perencanaan sebelum melaksanakan proyek pembangunan infrastruktur, khususnya di kawasan Jalan Cokro.
Hal tersebut disampaikan Robit dalam forum pembahasan bersama dinas terkait. Ia menyoroti pentingnya tahapan perencanaan yang jelas agar proyek tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Menurutnya, DPRD perlu mengetahui secara rinci tahapan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan.
“Saya ingin tahu tahapan dari Januari kemarin sampai kapan proses FS dan perencanaannya. Dari tahap ini ke tahap berikutnya sampai nanti pekerjaan itu bisa dilaksanakan,” ujarnya.
Robit menyebut, kejelasan tahapan tersebut penting untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan tidak berpotensi terbengkalai.
Ia mengungkapkan kekhawatiran jika proyek dilaksanakan tanpa perencanaan yang matang, maka pekerjaan berpotensi mengalami kendala di tengah jalan.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya menjadi beban pemerintah daerah, tetapi juga menjadi perhatian DPRD sebagai lembaga pengawas pembangunan.
“Kami khawatir pekerjaan itu nanti terbengkalai. Ini menjadi catatan dan juga menjadi beban kita bersama,” katanya.
Selain persoalan teknis, Robit juga menyoroti pentingnya sosialisasi kepada masyarakat sebelum proyek dilaksanakan.
Ia menilai kawasan Jalan Cokro merupakan wilayah yang cukup padat, baik dari sisi permukiman maupun aktivitas ekonomi masyarakat.
Di sepanjang kawasan tersebut juga terdapat banyak pedagang kaki lima (PKL) yang menggantungkan aktivitas ekonominya di area tersebut.
“Jalan Cokro ini padat pemukiman dan juga banyak teman-teman PKL di sana. Sejauh mana sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat?” ujarnya.
Menurutnya, komunikasi yang baik dengan masyarakat akan membantu meminimalkan potensi konflik saat proyek mulai berjalan.
Dalam kesempatan yang sama, Robit juga menyinggung informasi terkait rencana pembangunan atau rehabilitasi Masjid Al-Annam yang disebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp7,5 miliar.
Ia mengaku belum mendapatkan penjelasan secara rinci mengenai program tersebut dalam pembahasan sebelumnya.
“Kami juga sempat mendengar terkait pembangunan atau rehab Masjid Al-Annam dengan nilai sekitar 7,5 miliar. Itu ada di PU atau di mana? Karena sebelumnya belum muncul dalam pembahasan,” katanya.
Robit berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan secara terbuka terkait berbagai program pembangunan yang direncanakan, sehingga DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Menurutnya, transparansi dan perencanaan yang matang menjadi kunci agar pembangunan di Kota Probolinggo berjalan efektif dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Ferdi
