Brilian°KOTA PROBOLINGGO, – Polemik Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kembali menjadi perhatian serius DPRD Kota Probolinggo. Melalui rembuk pendidikan yang digelar Komisi I DPRD Kota Probolinggo, sejumlah kepala sekolah swasta menyampaikan langsung harapan agar bantuan operasional pendidikan tetap dilanjutkan pada tahun anggaran 2027.
Rembuk pendidikan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Probolinggo dan dihadiri kepala sekolah SD, MI, SMP hingga MTs swasta maupun negeri. Forum itu menjadi ruang terbuka antara legislatif dan dunia pendidikan di tengah kekhawatiran sekolah swasta terkait keberlanjutan BOSDA.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Probolinggo, Zainul Fatoni, mengatakan DPRD sengaja mengundang pihak sekolah untuk mengetahui kondisi nyata yang terjadi di lapangan, terutama menyangkut kebutuhan operasional pendidikan.
Menurutnya, mayoritas sekolah berharap pola penyaluran BOSDA tetap mengacu pada jumlah siswa sebagaimana skema sebelumnya. Sebab, sistem tersebut dinilai lebih adil dan mampu membantu kebutuhan dasar sekolah.
“Intinya kami ingin mendengar langsung masukan dari sekolah sebelum nantinya dibahas lebih lanjut bersama TAPD dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, DPRD juga mengungkapkan bahwa anggaran BOSDA yang dipersiapkan dalam rancangan APBD mencapai sekitar Rp9,5 miliar. Namun, pembahasan masih akan difokuskan pada mekanisme distribusi agar dana benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan administratif di kemudian hari.
Beberapa kepala sekolah mengaku BOSDA selama ini menjadi penopang penting operasional lembaga pendidikan swasta, mulai pembayaran kegiatan belajar hingga kebutuhan penunjang siswa.
Anggota Komisi I DPRD Kota Probolinggo, Ning Dana, menegaskan pendidikan tidak boleh menjadi korban ketidakpastian kebijakan anggaran. Ia menyebut sekolah swasta memiliki peran besar membantu pemerintah dalam memperluas akses pendidikan masyarakat.
“Sekolah swasta juga ikut mencerdaskan generasi daerah. Jadi kebutuhan mereka harus diperhatikan,” katanya.
Selain membahas BOSDA, rembuk pendidikan juga menyoroti pentingnya transparansi dan pengawasan penggunaan anggaran agar bantuan pendidikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh siswa dan sekolah.
Komisi I DPRD Kota Probolinggo memastikan hasil rembuk pendidikan tersebut akan menjadi bahan pembahasan lanjutan bersama pemerintah daerah sebelum penetapan anggaran 2027 dilakukan.
Melalui forum itu, DPRD berharap kebijakan BOSDA ke depan tidak hanya menjadi program administratif semata, tetapi benar-benar menjadi solusi untuk menjaga stabilitas dan kualitas pendidikan di Kota Probolinggo.
