Brilian•BANDUNG – DPRD Kota Bandung mendorong Pemerintah Kota Bandung untuk lebih serius membenahi pemetaan dan pemberdayaan tenaga kesehatan di seluruh fasilitas layanan kesehatan. Langkah ini dinilai mendesak agar beban kerja tenaga kesehatan lebih seimbang dan mutu layanan di puskesmas maupun rumah sakit bisa dirasakan merata oleh masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Elton Agus Marjan, menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pemetaan SDM Kesehatan di sebuah hotel di kawasan pusat Kota Bandung, Rabu (5/11/2025). Menurutnya, penempatan tenaga kesehatan yang tepat dan sesuai kebutuhan lapangan akan sangat menentukan kualitas layanan yang diterima warga.
Elton menjelaskan, kewajiban negara untuk menjamin layanan kesehatan yang aman, merata, dan terjangkau sudah diatur jelas dalam berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Kesehatan hingga aturan turunan di tingkat pemerintah pusat. Namun, implementasi di daerah masih menghadapi tantangan, terutama pada ketersediaan dan distribusi SDM kesehatan.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, Kota Bandung saat ini memiliki tiga rumah sakit milik pemerintah, 80 puskesmas, satu laboratorium kesehatan daerah (Labkesda), dan satu UPT P2KT. Meski demikian, jumlah dan sebaran tenaga kesehatan dinilai belum sepenuhnya ideal. Di sejumlah fasilitas, tenaga kesehatan harus melayani pasien dalam jumlah jauh di atas standar wajar.
“Masih ada tenaga kesehatan yang menangani 75 sampai 100 pasien, padahal idealnya satu tenaga hanya melayani sekitar 50 orang. Kalau kondisinya terus over kapasitas, lama-lama akan berpengaruh ke tenaga dan kualitas pelayanan,” ujarnya.
Elton menilai, persoalan ini bukan hanya soal pemberdayaan, tetapi juga keterbatasan pasokan tenaga kesehatan secara nasional, terutama dokter spesialis. Karena itu, ia mendorong Pemkot Bandung menyusun perencanaan SDM kesehatan yang lebih matang dan berbasis kebutuhan riil, sambil tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
Ia mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait pengangkatan tenaga kesehatan melalui skema PPPK sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan jangka pendek. Namun, menurutnya kebijakan ini masih perlu diperkuat agar sejalan dengan peta kebutuhan di lapangan dan tidak berhenti hanya pada penambahan jumlah tenaga semata.
Elton juga menyoroti fakta bahwa dari 80 puskesmas di Kota Bandung, baru sekitar 26 puskesmas yang telah memenuhi standar minimal ketersediaan sembilan tenaga kesehatan. Kondisi ini, katanya, harus menjadi perhatian serius semua pihak karena menyangkut kualitas hidup warga Kota Bandung ke depan.**
