Brilian°Tulungagung – Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) Tahun 2025, yang berlangsung pada Senin (24/11/2025).
Acara diikuti oleh 73 peserta yang merupakan pengelola laporan pertanggungjawaban (LPJ) Madrasah Diniyah dari tujuh kecamatan di Tulungagung.
Kegiatan dibuka oleh Sulasmi, SE, Kasi Sarana dan Prasarana Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.
Dalam sambutannya, ia menyampaikan pesan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Rahadi P. Bintara, S.E., M.Si., bahwa bimtek ini menjadi langkah penting untuk memastikan proses administrasi lembaga berjalan tertib dan sesuai aturan yang ada.
Sulasmi menegaskan bahwa tujuan utama penyelenggaraan bimtek adalah memberikan pemahaman teknis kepada para pengelola LPJ agar penyusunan laporan pertanggungjawaban BPPDGS dilakukan sesuai petunjuk teknis.
“Agar penyusunan LPJ lembaga Madrasah Diniyah sesuai juknis yang ada,” ujarnya.
Jalanan kegiatan, disampaikan pemaparan materi inti tentang tata cara pelaksanaan bantuan, alur administrasi, serta tahapan penyusunan LPJ yang benar. Para peserta mendapatkan penjelasan rinci mengenai format, kelengkapan dokumen, hingga kesalahan yang sering terjadi dalam penyusunan laporan.
Suasana bimtek berlangsung interaktif. Peserta dari berbagai kecamatan tampak antusias mengikuti pemaparan materi hingga rampung. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang mengajukan pertanyaan untuk memastikan pemahaman terkait aturan terbaru penyusunan LPJ.
Selain menerima materi, peserta juga diberikan contoh kasus dan simulasi penyusunan laporan sehingga mereka dapat langsung mempraktikkan tahapan yang benar. Metode ini dilakukan agar para pengelola LPJ lebih mudah memahami dan mampu menerapkannya di lembaga masing-masing.
Melalui kegiatan ini, Dinas Pendidikan berharap kualitas administrasi dan pertanggungjawaban dana BPPDGS di Madrasah Diniyah semakin meningkat, sehingga pengelolaan bantuan dapat berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Mudah mudahan kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan semua peserta memahami dengan baik sehingga dapat langsung diterapkan di lembaga masing masing,” tutupnya. (Lam)
