Brilian°PROBOLINGGO – Aroma konflik internal sekaligus dugaan pelanggaran etika politik mulai menyeruak di tubuh PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo. Seorang politisi partai berlambang banteng, Dedy Purnomo, disebut-sebut nekat mengelola dapur program MBG (Makan Bergizi Gratis) tanpa mengindahkan instruksi partai.
Informasi yang dihimpun menyebut, pengelolaan dapur MBG oleh yang bersangkutan diduga tidak melalui mekanisme yang semestinya. Bahkan, langkah tersebut dinilai berpotensi menabrak garis kebijakan partai, yang selama ini menekankan disiplin struktural dalam setiap program yang bersentuhan dengan masyarakat.
Jika benar, ini bukan sekadar pelanggaran biasa. Ini soal loyalitas. Soal garis komando. Dan yang paling krusial: soal integritas politik di tengah program yang menyangkut kepentingan publik.
Di sisi lain, reaksi keras mulai bermunculan dari elemen masyarakat sipil. Ketua LSM PASKAL, Sulaiman, memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam.
“Dalam waktu dekat kami akan buka secara terang benderang. Ini bukan isu kecil. Kami juga tengah menyiapkan surat pengaduan resmi untuk dilayangkan ke pihak berwenang,” tegas Sulaiman.
Menurutnya, dugaan pembangkangan terhadap instruksi partai dalam konteks program publik seperti MBG bisa berdampak serius. Tidak hanya pada citra partai, tetapi juga berpotensi membuka celah penyalahgunaan kewenangan jika tidak diawasi secara ketat.
Sulaiman juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan program MBG. Ia mempertanyakan, apakah pengelolaan dapur tersebut telah melalui prosedur yang sah, termasuk aspek perizinan, penunjukan pelaksana, hingga sumber anggaran.
“Program seperti ini rawan ditunggangi kepentingan. Kalau tidak transparan, publik berhak curiga,” ujarnya lugas.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Dedy Purnomo belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan masih belum membuahkan hasil.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar. apakah benar ada pembangkangan terhadap instruksi partai? Ataukah ini sekadar konflik kepentingan yang belum terselesaikan di internal?
Yang jelas, jika tudingan ini terbukti, maka konsekuensinya tidak ringan. Partai memiliki mekanisme disiplin yang tegas, dan publik kini menunggu—apakah akan ada tindakan nyata, atau justru kembali berakhir tanpa kejelasan.
Isu ini sudah terlanjur keluar ke ruang publik. Dan ketika publik mulai bertanya, diam bukan lagi pilihan yang aman.
Tim-Redaksi
