Brilian°Probolinggo-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo secara resmi menyerahkan berkas rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar Senin (27/4/2026).
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Probolinggo, Hj. Dwi Laksmi Syntha Kusumawardani, dan menjadi momentum penting dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah, khususnya di sektor pendidikan dan kebudayaan.
Dalam penyampaian rekomendasi, Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ sekaligus Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Muchlas Kurniawan, menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas utama pembangunan daerah.
Salah satu sorotan utama dewan adalah percepatan distribusi seragam sekolah gratis bagi siswa kurang mampu. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, realisasi bantuan seragam tingkat SD baru menyentuh 700 siswa dari target 1.000 siswa, sedangkan tingkat SMP terealisasi 432 siswa dari target 1.150 siswa.
“DPRD meminta adanya langkah konkret dan inovatif agar seluruh siswa yang berhak segera mendapatkan seragam tersebut sesuai aturan yang berlaku,” tegas Muchlas dalam rapat paripurna.
Selain program bantuan pendidikan, DPRD juga menaruh perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur sekolah. Tercatat sebanyak 47 gedung sekolah mengalami kerusakan kategori sedang hingga berat.
Dewan mendorong Pemerintah Kota Probolinggo agar segera melakukan rehabilitasi melalui dukungan APBD Tahun Anggaran 2026 maupun bantuan dari pemerintah pusat. Langkah tersebut dinilai penting demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik.
Tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, DPRD juga menyoroti pentingnya penguatan karakter dan perlindungan siswa di lingkungan sekolah. Dewan meminta adanya program pendampingan yang lebih maksimal guna mencegah kasus perundungan, kekerasan, hingga intoleransi di dunia pendidikan.
Di tengah berbagai catatan evaluasi tersebut, DPRD memberikan apresiasi terhadap inovasi “Gerakan Sahabat ATS” yang dinilai berhasil menjangkau 29 kelurahan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Probolinggo.
Pada sektor kebudayaan, DPRD turut mengusulkan adanya kajian ulang terhadap penggabungan urusan Pendidikan dan Kebudayaan dalam satu organisasi perangkat daerah.
Muchlas menilai bidang kebudayaan akan lebih optimal apabila disinergikan dengan sektor pariwisata agar pengembangan seni, budaya, dan destinasi wisata dapat berjalan searah dan lebih efektif.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, Dr. Siti Romlah, memberikan klarifikasi terkait program seragam gratis.
Ia menegaskan bahwa secara teknis realisasi pengadaan seragam sekolah tahun 2025 telah mencapai 100 persen bagi siswa yang masuk kategori penerima sesuai hasil verifikasi Dinas Sosial.
“Memang tidak semua siswa masuk dalam kategori desil 1 sampai 5. Namun bagi siswa yang lolos verifikasi dan berhak menerima, seluruhnya telah terealisasi dan didistribusikan 100 persen,” jelasnya.
Terkait rehabilitasi sekolah rusak, pihak Disdikbud menyebut pelaksanaan fisik telah dijadwalkan pada tahun 2026. Selain itu, usulan tambahan anggaran juga tengah dipersiapkan untuk tahun 2027 melalui skema APBD maupun APBN dalam program revitalisasi sekolah.
Sementara mengenai wacana reorganisasi bidang kebudayaan, Dr. Siti Romlah menyatakan kesiapan pihaknya mendukung kebijakan pemerintah daerah demi meningkatkan efektivitas pelayanan dan pengembangan sektor budaya ke depan.
Melalui rekomendasi DPRD dan tanggapan pemerintah daerah tersebut, diharapkan pembangunan pendidikan dan pelestarian budaya di Kota Probolinggo dapat berjalan lebih terarah, merata, dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara nyata.
Ferdi
